oleh

Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Berintegritas dan Paham Regulasi

-Politik-dibaca 219 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Menjelang pemilu serentak 2024, begitu banyak polemik maupun tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu nantinya.

Hal itu disampaikan Direktur Executiv Lembaga Pengawasan Etik Penyelenggara Demokrasi (LPEGATS) Sulawesi Tengah, Abd Majid melalui rilisnya yang diterima Sulteng Raya, Selasa (19/4/2022).

Majid sangat mengharapkan penyelenggara pemilu kedepannya mengutamakan atau mengedepankan integritas, yakni mengerti akan regulasi kemudian menghindari pelanggaran baik tahapan maupun non-tahapan.

Selain itu kata Majid, Timsel juga diharapkan mengedepankan integritas pada saat tes perekrutannya bukan mengedepankan kedekatan emosional ataupun loby yang nantinya akan berakhir pada meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Timsel harus selektif, dalam waktu dekat ini KPU maupun Bawaslu RI akan merekrut Timsel kami dari LPEGATS meminta kepada yang berwenang dalam menentukan Timsel nanti agar melihat trek rekord Timsel tersebut, pengetahuan kepemiluan juga integritas dari Timsel tersebut selain itu melihat faktor akademisi dan perwakilan masyarakat bukan atas nama organisasi dari Komisioner RI nantinya, begraond dari Timsel tersebut atau dengan kata lain balas jasa atas organisasi komisioner yang jadi, kami akan mengawasi proses itu,” tegas Majid.

Lanjutnya, kemudian tak kalah penting adalah warning (peringatan) kami kepada KPU RI, sebelumnya tentang pengganti antar waktu (PAW) harus melihat PAW tersebut jejak rekamnya selama empat tahun terakhir, atau calon pengganti tersebut apakah masih layak atau tidak terlebihnya adalah yang menyangkut masalah-masalah hukum.

“Ijin atasan dan avlidasi ke parpol serta menjadi tim suksesi, ini yang harus segera diverifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh KPU provinsi kepada KPU RI. Juga KPU provinsi dapat membuka tanggapan masyarakat tentang masukan bagimana tanggapan penggiat demokrasi atas PAW tersebut, karena tak sepenuhnya hanya memverifikasi tanpa ada masukan terlebih dahulu ini kan ngawur namanya,” lanjutnya.

Selanjutnya kata Majid, warning kami kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat memanggil komisioner KPU kabupaten memberikan sanksi, bahkan segera melaporkan komisioner yang bandel dan tidak paham atas regulasi undang-undang (UU) dan kode perilaku yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Komisioner, baik KPU maupun Bawaslu.

“Karena begitu banyak pelanggaran non-tahapan yang masuk ke kami, kami mengatakan terlebih dahulu agar KPU dan Bawaslu provinsi melakukan monitoring dan pengawasan di bawah fungsinya, kalau terbukti berhentikan sementara kan sudah diatur dalam PKPU 8 dan per DKPP Nomor 2,” jelas Majid.

Majid mencontohkan, ada komisioner yang tidak paham atau pura-pura tidak paham memasukkan data website jabatan-jabatannya yang masih dipegang. “Nah ini kan melanggar UU 7 tentang syarat, belum lagi ada yang mencari pundi lain di luar masih terdaftar sebagai dosen seperti yang ada di Banggai, Sulawesi Tengah, baik dilakukan oleh tingkatkan Provinsi maupun kabupaten, bolehkah saya katakan tidak puaskah dengan gaji yang diberikan oleh negara sebagai komisioner, harus sadar donk. Juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, seperti ditutupi masalah di Bangkep, Balut. Juga masalah komisioner yang ditetapkan TSK oleh penyidik kemudian tak disikapi oleh Bawaslu RI, nah kan siapa saja yang tersandung masalah hukum dan atau sedang menjalaninya proses hukum harus diberhentikan sementara dulu lah, agar tak mengganggu proses penanganannya ini yang harus dipahami bagaimana mau tegakkan demokrasi jikalau penegakan saja tak dilakukan,” jelasnya.

“Jadi hanya ini permintaan kami sebelum kami ajukan pelaporan ke DKPP, kami minta untuk di-warning terlebih dahulu sebagai bentuk pembinaan ke bawah,” tambahnya. */YAT

Komentar

News Feed