oleh

Alimuddin Paada Sosialisasi Perda Pengelolahan Hutan di Sigi

-Kab. Sigi-dibaca 135 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Anggota DPRD Sulteng,  Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sigi. Kegiatan Sosper ini dilaksanakan Jl. Lando, Desa Kalukubula Kabupaten Sigi, Rabu (30/3/2022).

Dalam Kesempatan Itu, Alimuddin Paada menyampaikan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2019 sangat penting untuk diketahui masyarakat karena menyangkut kepentingan mereka, sebab menurutnya Sigi salah satu daerah yang sering terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor

“Perda itu mengatur pengelolaan Hutan yang bertujuan mengatur bagaimana tata kelola hutan secara baik dan sebisa mungkin dapat mengurangi bencana alam,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Alimuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menebang di lahan-lahan miring atau dilahan konservasi. Sebab, menurut Ketua Komisi IV DPRD Sulteng ini,  lahan konservasi di Sulteng mencapai 35 persen,  olehnya masyarakat diharapkan tidak boleh menebang pohon semaunya karena akan berdampak pada lingkungan, seperti terjadinya erosi yang akhirnya mengakibatkan tanah longsor dan banjir.

Senada dengan itu,  Mantan Kabag Hukum Tojo Una-Una,  Putromu, SH.,M.Si yang juga narasumber pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Perda itu terdiri 14 Bab, 38 Pasal dan ditetapkan 16 Oktober 2019 .

Putromo menyampaikan bahwa pemanfaatan hasil hutan dapat berlangsung secara lama, adanya perda ini bukan melarang hutan untuk dikelola, tetapi pengelolaan hutan harus dilakukan berdasarkan persyaratan yang sudah diatur.

Pengelolaan hutan, sambungnya terdapat beberapa tahapan yakni Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, Rehabiltasi Hutan, Perlindungan Hutan, Pengelolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pengelolaan dilakukan secara kerjasama Pengelolaan melibatkan masyarakat sekitar untuk diberdayakan

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Desa Kalukubula yang menyambut dengan baik adanya sosialisasi perda kali ini. Sebab, Perda ini sangat penting dipedomani oleh masyarakat di Sigi yang rawan bencana banjir dan tanah longsor,  diakibatkan adanya penembang pohon secara ilegal.*WAN 

Komentar

News Feed