oleh

Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan dan Akuntabel

-Kab. Sigi-dibaca 150 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Bupati Sigi Mohamad Irwan mengesankan pengelolaan keuangan Desa harus transparan dan akuntabel.

Hal ini ia ungkapkan saat membuka Workshop Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa di salah satu pemancingan dan resto di Sigi, Senin (21/3/2022).

Menurutnya, Kepala Desa harus dapat membuktikan harapan masyarakat dengan mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

“Tentunya dengan cara pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah adil, maju, dan sejahtera dapat diwujudkan, ” ungkapnya.

Kata Bupati Irwan, melalui pengelolaan keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang tepat, akuntabel, efektif, efisien, terarah, dan terukur. Maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, harus bisa melakukan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

“Bendahara Desa juga harus diberikan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak boleh diintervensi oleh Kepala Desa. Tapi kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda, setelah uang itu dicairkan langsung berpindah tangan dari Bendahara ke Kepala Desa,” Katanya.

Kebiasaan-kebiasaan ini lanjut dia, harus diubah dengan aturan. Bendahara harus mengelola uang itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Pemerintah Desa juga harus melakukan percepatan penyelesaian penyusunan APBDes, guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi Andi Wulur mengatakan workshop perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan desa bertujuan untuk mendorong aparatur desa mengelola anggaran dengan baik, profesional, proporsional, transparan, serta akuntabel.

Berdasarkan data Pusdatin Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes-PDTT per  21 Februari 2022, disebutkan terdapat 88 desa di Sulawesi  Tengah telah menetapkan APBDes Induk, sementara 1.754 desa belum selesai.

“Penyusunan APBDes harus selesai pada 31 Maret 2022 ini,” kata Andi Wulur.

Workshop tersebut dihadiri 352 aparatur desa terdiri atas kepala desa dan Kepala Urusan (Kaur) keuangan desa dari 176 desa se-Kabupaten Sigi.FRY

Komentar

News Feed