oleh

Polres Tolitoli Dalami Dugaan Penimbunan Minyak Goreng Milik CV. SB

-Kab. Tolitoli-dibaca 166 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Polres Tolitoli kini mendalami terkait dugaan penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh CV. SB.

Hal itu berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan penimbunan minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium oleh CV. SB, sehingga Kapolres Tolitoli, AKBP Ridwan langsung memerintahkan anggotanya mengecek informasi tersebut, Kamis (17/3/2022).

Kapolres Tolitoli, AKBP. Ridwan didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Tolitoli Iptu Rijal bersama Kanit Tipidter Ipda Ahmad Habar dan Kanit 2 Ekonomi Sat. Intelkam Ipda Samir Muhammad, mendatangi gudang CV. SB yang berada di Jalan Radio, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Kemudian dilakukan pemeriksaan ke dalam gudang CV. SB bersama dengan Dinas Perdagangan beserta dengan sejumlah wartawan dan ditemukan minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium berbagai merek dalam jumlah yang cukup banyak.

Selanjutnya, atas perintah Kapolres Tolitoli, Kasat Reskrim Iptu Rijal bersama Ipda Ahmad Habar dan Ipda Samir Muhammad, bersama dengan Dinas Perdagangan mendatangi kantor CV. SB yang berada di Jalan Ahmad Yani, kemudian melakukan pemeriksaan data, adapun data yang diperoleh data stok terakhir di gudang pada tanggal 17 Maret 2022 yakni Minyak Merk Souvia Pouch 2 Liter (6) 233 Crt, Minyak Merk Fortune Pouch 1 Liter (12) 43 Crt, Minyak Merk Fortune Pouch 2 Liter (6) 70 Crt, Minyak Merk Sania Pouch 2 Liter (6) 180 Crt dan Minyak Merk Cammila PLW 900 Ml (12) 914 Crt.

Kasubbag Humas Polres Tolitoli, AKP Ansari Tolah mengatakan, untuk sementara Gudang Milik CV. SB proses lidik karena diduga menimbun minyak goreng dalam situasi masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng.

“Sidak yang dilakukan Polres Tolitoli bersama Dinas Perdagangan, tadi itu dikarenakan ada info dari warga, yang secara kebetulan mau membeli minyak goreng, di gudang yang ada salah satu toko distributor, akan tetapi tidak dilayani dikarenakan bukan diperuntukan penjualan umum, harus melalui kantor distributor yang ada di Toko RS,” katanya.

“Kalau tidak keliru menurut warga, info tersebut, langsung ditindaklanjuti dengan kroscek ke gudang yang terletak di Kabinuang, dan hasil peninjauan tersebut memang benar ada stok tersedia dalam gudang, yang menurut Dinas Perdagangan sesuai laporan Pemilik Gudang sejumlah 2.000 Kardus kemasan, dan setelah dilakukan komunikasi dengan Pemilik Gudang barang tersebut baru tiba sekitar tanggal 8 Maret, dan sementera melayani permintaan Pengecer secara bertahap disesuaikan dengan permintaan,” tambahnya.

Menurut Kapolres, ini masih dalam batas kewajaran dan belum bisa kita Persangkakan sebagai Penimbunan, hal itu pun belum menjadi dasar karena pihak Reskrim dan Dinas perdagangan masih mendalami administrasi surat perolehan minyak goreng tersebut dan pendistribusiannya ke agen dengan ketentuan batas waktu yang sudah diatur dalam mekanisme Dinas Perdagangan dan disesuaikan dengan edaran Kementerian Perdagangan secara berjenjang untuk mengendalikan pendistribusian Minyak Goreng di masyarakat.

“Sampai dengan saat ini Polres belum bisa menyimpulkan pelanggaran yang ada, masih terus dilakukan pengembangan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung, yang jelas pendistribusian tetap berlangsung tidak ada hambatan sesuai permintaan untuk kebutuhan masyarakat dengan HET terbaru sesuai regulasi yang ada disesuaikan dengan mekanisme kebutuhan pasar, kita tetap mengacu pada presedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama,” jelas Kasubbag Humas.

Sementara, dalam perkara tersebut patut diduga terjadi pelanggaran pasal 133 jo pasal 53 UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam pasal 1 angka 15 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau  Pasal 107 jo pasal 29 ayat (1) UU RI No. 07 tahun 2014 tentang perdagangan jo Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 Miliar. */YAT

Komentar

News Feed