oleh

Kejati Sulteng: Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal

-Kota Palu-dibaca 184 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Koordinator Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Ahmad Hajar Zunaidi menyarankan kepada korban pinjol ilegal agar tidak melunasi utang hasil jeratan korporasi tidak berizin tersebut.

Menurutnya, cara tersebut juga secara tidak langsung telah membantu penegak hukum memberikan sanksi kepada entitas tidak sesuai kaidah regulator tersebut.

Perlu diketahui, Kerjaksaan masuk sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam Satuan Kerja (Satgas) Waspada Investasi (SWI). Salah satunya tugasnya, memberantas pinjol ilegal.

“Ketika masyarakat sudah tidak membayarnya, maka kerugian beras ditanggung perusahaan itu (pinjol ilegal), sehingga sedikit telah membantu aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada mereka kepada korporasi yang nakal tersebut,” katanya belum lama ini.

Baca Juga :   OJK Diminta Bantu Bank Sulteng Tumbuh Lebih Baik

Upaya tidak membayar utang itu dinilai setimpal dengan apa yang dilakukan perusahaan pinjol ilegal. Sebab, mereka sudah sangat frontal melakukan aksi penagihan dengan sangat tidak bermoral.

“Kemudian dari aspek keseimbangan, aspek keadilan, bahkan masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal bahkan sudah sangat dirugikan ketika dicemarkankan nama baiknya, utang satu dua juta tapi sudah diumumkan kepada semua kontak personnya,” ungkapnya.

“Maka sudah salayaknyalah hal seperti itu diabaikan, sehingga kami menyarankan tidak perlu dilakukan pembayaran lagi, itulah sanksi sosial yang mereka rasakan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu membayar utang kepada perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Baca Juga :   DPRD Sulteng Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Ketiga

“Kepada mereka yang terlanjur menjadi korban (pinjol ilegal), jangan membayar, jangan membayar,” ujar Mahfud, Selasa (19/10/2021).

Adapun imbauan Mahfud tersebut merujuk tidak sahnya aktivitas pinjol ilegal. Menurutnya, praktik pinjol ilegal pada dasarnya tidak sah seperti yang diatur dalam hukum perdata. Sebab, pinjol ilegal tak memenuhi syarat obyektif maupun subyektif dalam hukum perdata tersebut.

Namun demikian, apabila masyarakat tak membayar utang dan tetap mendapatkan ancaman dari pinjol ilegal, Mahfud meminta agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat.

“Kalau tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” terang dia.

Mahfud menambahkan, Bareskrim Polri akan meningkatkan penindakan hukum terhadap aktivitas pinjol ilegal.

Baca Juga :   326 CJH Palu Ikut Bimbingan Manasik Haji

Dalam penindakan tersebut, terdapat sejumlah payung hukum yang dapat diterapkan terhadap perusahaan pinjol ilegal.

Antara lain, Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemerasan dan Pasal 335 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Dengan ini, kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal,” kata dia.

“Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin, sah, silakan berkembang, karena justru itu yang diharapkan,” sambung Mahfud.RHT

Komentar

News Feed