oleh

Data PK21 Jadi Acuan Pilot Project Stunting di Sulteng

-Kota Palu-dibaca 170 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Data hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bakal menjadi acuan pilot project alias proyek percontohan menekan angka stunting di Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penurunan angka stunting hanya bisa dilakukan apabila semua pihak terlibat dengan menggunakan basis data yang valid. Terlebih, data PK21 sudah by name by adress.

“Stunting di Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Barat hanya berbeda 0.1 persen, Sulteng 29.7 persen Kalbar 29.8 persen (data SSGI 2021). Tapi berdasarkan kasus di lapangan, tidak selamanya kemiskinan menjadi faktor stunting. Karena, banyak juga keluarga yang kaya tetapi pola asuhnya yang salah,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton, saat menghadiri rapat Persiapan Desa Pilot Project dan Pemetaan Program serta Aksi Konvergensi PPS Sulteng 2022 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga :   Masyarakat Buang Sampah Sembarangan Bakal Ditindak Tegas

Kepala Dinas Kesehatan Sigi, dr Sodyan Mailili, sangat sepakat, apabila hasil pendataan PK21 yang dilakukan BKKBN Sulteng pada tahun lalu, dijadikan rujukan alias acuan dalam merencanakan program penurunan stunting.

“Saya berharap kita bisa menggunakan datanya BKKBN hasil dari Pendataan Keluarga yang kemarin karena datanya itu by name by address, kami sudah bersurat untuk permintaan data tersebut” ungkap Kadinkes Sofyan Mailili.

Sementara itu, Koordinator Adpin BKKBN Sulteng, Muh Rosni, mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabil data PK21 digunakan sebagai acuan pilot project stunting di Sulteng. Namun, kata dia, sebelum menggunakan data tersebut, harus ada pakta integritas, agar data PK21 tidak disalahgunakan.

“Sesuai aturan Presiden, bahwa data hasil Pendataan Keluarga 2021 tidak untuk disalahgunakan. Karena menyangkut privasi data keluarga terkait data by name by address. Saya selaku koordinator Adpin tidak bisa juga mengakses langsung data itu ke by name by address­-nya, karena sudah ada admin yang ditunjuk untuk mengakses portal tersebut. Kepala Perwakilan juga harus menandatangani pakta integritas agar data itu tidak disalahgunakan,” ungkap Muh Rosni.

Baca Juga :   DPRD Sulteng Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Ketiga

Kepala seksi Perencanaan Ekonomi II Bappeda Sulteng, Moh Saleh Lubis, mengatakan, Bappeda berharap Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk segera menandatangani Tim PPS ke Gubernur Sulawesi Tengah.

“Setelah itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat selanjutnya,” kata Moh Saleh Lubis.

Dari hasil rapat itu, diharapkan semua sektoral dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing untuk penanganan stunting di Sulteng.

Turut mendampingi Kaper Tenny, Subkoordinator Bina Keluarga Remaja BKKBN Sulteng, Sakkirang. HGA

Komentar

News Feed