oleh

Bupati Donggala Ajukan Dua Ranperda ke DPRD

-Kab. Donggala-dibaca 131 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Bupati Donggala, Dr. Kasman Lassa mengajukan  dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat untuk dibahas pada persidangan pertama tahun 2022.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Donggala, Moh. Yasin saat Paripurna penjelasan Bupati terhadap dua rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tahun 2022, Rabu (12/1/2022).

“Pemerintah daerah telah mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala yaitu satu, Ranperda Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak, kedua Ranperda  Kabupaten Donggala tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024,” ucap Wabup Yasin.

Kata dia, dua Ranperda tersebut diajukan di luar program legislasi daerah tahun 2021, karena kedua rancangan Peraturan daerah tersebut sangat penting dan mendesak untuk dibahas dan ditetapkan.

Baca Juga :   Bupati Donggala Diminta Evaluasi Dinas Gunakan BTT

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, daerah memberikan amanat kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pemungutan terhadap 11 jenis pajak daerah,” sebutnya.

Lanjut Yasin, beberapa ketentuan Peraturan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dapat diatur oleh daerah sendiri dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau peraturan pelaksanaan lainnya.

“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam membangun sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Selain itu kata dia, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak di Kabupaten Donggala perlu untuk dilakukan perubahan terkait beberapa pasal yang mencantumkan penetapan tarif pajak secara permanen atau bersifat tetap.

Baca Juga :   Polisi Tangkap Pria Asal Tompe Penjual Kupon Putih

“Diantaranya pajak sarang burung walet yang ditetapkan tarif pajak secara permanen sebesar 10 persen setelah dilakukan sosialisasi di seluruh kecamatan pada umumnya pelaku usaha bersepakat untuk awal pemungutan pajaknya sebesar 5 persen, begitu pula pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan pajak andalan primadona di Kabupaten Donggala, perlu dilakukan intervensi dari sisi penyesuaian tarif dengan memperhatikan pengenaan tarif dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat menjaga stabilitas pasar,” jelasnya.

Olehnya kata dia, penyesuaian tarif setiap jenis pajak perlu dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan setiap wajib pajak.

Sehingga kata dia, tidak menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai kondisi daerah apabila terjadi gejolak perekonomian khususnya di Kabupaten Donggala. ADK

Baca Juga :   DPRD Donggala Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPj Bupati

Komentar

News Feed