oleh

BKKBN Sulteng Mulai Kelola Keuangan Secara SAKTI Full Modul

-Kota Palu-dibaca 116 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Mulai tahun anggaran (TA) 2022, Perwakilan BKKBN Sulteng bakal penerapkan pengelolaan keuangan secara SAKTI alias Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi full modul.

Guna memaksimalkan penggunaannya, Perwakilan BKKBN Sulteng menggelar bimbingan teknis rollout SAKTI secara tatap muka selama dua hari, yakni 10-11 Januari 2022, di Kantor Perwakilan BKKBN Sulteng.

Selama pelatihan, penggunaan aplikasi berbasis web itu langsung dipraktikkan para pegawai pengelola keuangan Perwakilan BKKBN Sulteng didampingi dua narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu @perbendaharaanpalu, Alfons Masie dan Sodikh. Para pegawai dituntun penggunaannya, mulai dari modul admin, penganggaran, komitmen, bendahara, aset dan persediaan.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton, menjelaskan, kegiatan sosialisasi itu merupakan upaya meningkatkan kapasitas seluruh pengelola keuangan di lingkungan Perwakilan BKKBN Sulteng, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis online melalui SAKTI.

Kegunaan aplikasi SAKTI, kata dia, digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja (satker) dalam mendukung implementasi Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan, meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Baca Juga :   BERPRESTASI PADA HUT KE-42 YKB, Guru TK Kemala Bhayangkari 02 Palu Terima Bingkisan

“Kegiatan ini dilakukan di awal tahun, agar seluruh pengelola keuangan mendapatkan pemahaman lebih, terkait teknis implementasi SAKTI full mode untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan anggaran, mengelola data kontrak dengan tertib, meminimalisasi kesalahan-kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi perencanaan kas dan mendorong pelaksanaan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better),” jelas Kaper Tenny.

Disadur dari https://djpb.kemenkeu.go.id/, SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara, dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat).

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

SPAN mengembangkan konsep database terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis demi meminimalisasi kesalahan input manual SPAN, terbagi menjadi enam modul yaitu: Modul Manajemen DIPA (Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan (Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

Baca Juga :   Operasi Gempur, Bea Cukai Pantoloan Amankan 139.800 Batang Rokok Ilegal

Ditjen Perbendaharaan bersama Ditjen Anggaran dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, mengembangkan SPAN dengan mengacu pada beberapa negara maju telah berhasil menerapkan program sejenis, seperti Australia, Amerika dan Kanada, namun tetap memperhatikan keunikan budaya dan proses di Indonesia.

Pengembangan dan implementasi SPAN menjadi salah satu bagian dari upaya pencapaian visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia.

Bahkan, SPAN pernah menjadi salah satu agenda pembahasan pada APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) pada 2013. SPAN juga menjadi salah satu acuan berbagai negara lain untuk dapat mengembangkan program sejenis pada negaranya masing masing.

Saat ini, Ditjen Perbendaharaan terus membuat kebijakan arah pengembangan transaksi di pemerintahan agar dilakukan dengan mengacu pada prinsip e-government.

Implementasinya telah dimulai dengan e-procurement, e-filling dan e-reporting. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang upaya penguatan konsep go green office. 

Baca Juga :   Kadis DTPH: 14.904 Petani Sulteng Akses KUR Pertanian

Implementasi SPAN diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Program reformasi itu diharapkan dapat memberikan manfaat, tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya.

Kemudian, tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan, dan real time.

Lalu, terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, serta terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.HGA

Komentar

News Feed