oleh

Perlu Kesepahaman Pengelolaan TKDD Antara Pusat dan Daerah

-Kota Palu-dibaca 123 kali

SULTENG RAYA – Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki nilai strategis bagi proses pembangunan di Sulawesi Tengah, terutama dalam pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Tengah yang juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk membangun kesepahaman dan juga mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TKDD.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Muhammad Said saat memimpin rapat Banggar DPR RI.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Mamun Amir menyampaikan permohonan maaf dari bapak Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, karena saat ini belum bisa bersama dalam kunjungan Banggar DPR RI dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI dan jajaran , pada kesempatan itu Wakil Gubernur menyampaikan bahwa fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD.

Baca Juga :   Sah! Irmayanti Pettalolo Jabat Sekkot Palu

Pada kesempatan tersebut, Mamun Amir mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dilema tersendiri dalam pembangunannya. Satu sisi memiliki potensi ekonomi yang besar, potensi Tambang Sulawesi Tengah sangat besar, tetapi DBH yang diterima belum mencerminkan potensinya.

“Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,21 persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan penganggurannya juga tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” kata Mamun.

Pertemuan yang juga menghadirkan seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah tersebut, mendapatkan banyak masukan untuk memperbaiki pengelolaan TKDD kedepannya. Terutama dalam memperbaiki juklak dan juknis DAK yang sering terlambat diterima oleh daerah. Dihapusnya DID tahun 2022 juga sangat berpengaruh bagi pemerintah provinsi dan daerah.

Baca Juga :   TRUK SAMPAH MINI JEMPUT DI DEPAN RUMAH, Warga Tava Harap Buang Sampah Sebelum Pukul 06.00 Wita

Selain itu, permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi adalah penerimaan P3K yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 4.000 formasi, sementara disisi lain anggarannya tidak ditambah oleh Pemerintah pusat.

Merespon dari permasalahan yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, kondisi kita hari ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran pandemi COVID-19.

“Fokus Pemerintah pusat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, dengan mengeluarkan kebijakan refocussing dan realokasi, sehingga menyebabkan alokasi anggaran yang sudah disepakati sebelumnya, terjadi perubahan baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Astera.

Lebih lanjut Astera menjelaskan, pengalokasian DBH menjadi permasalahan yang dihadapi oleh daerah diseluruh Indonesia. Kami terus melakukan sosialisasi agar daerah memiliki persepsi yang sama dalam menghitung DBH, terutama dalam menentukan waktu perhitungan komoditas yang dimiliki oleh daerah.

Baca Juga :   Hewan Ternak di Layana Indah Harap Dikandangkan

“Selain itu, kami siap membantu daerah untuk mempersiapkan daerah dalam mendapatkan DID. Intinya kita perlu menjaga tata kelola dan harmonisasi yang baik dalam mengelola TKDD baik di pusat maupun daerah. Kami punya komitmen untuk memenuhi semua hak daerah,” ujarnya.

Sementara, Muhidin yang juga merupakan legislator dari Sulteng itu berharap, apa yang disampaikan oleh para Kepala Daerah mendapat perhatian dan dicarikan jalan keluarnya dari Dirjen Perimbangan Keungan. “Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang tentunya akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Muhidin. */YAT

Komentar

News Feed