oleh

Asisten Husaema: Saran dan Masukan Fraksi Menjadi Catatan Pemkot Palu

-Kota Palu-dibaca 116 kali

SULTENG RAYA – Menanggapi saran dan masukan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu atas empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, pendirian perusahaan umum daerah Kota Palu serta perubahan kelima atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, dr Husaema, mengatakan, saran dan masukan fraksi DPRD Kota Palu akan menjadi catatan penting Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

“Pemerintah Kota Palu mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Palu yang telah menerima dan menyetujui empat buah Raperda Kota Palu untuk dibahas ditingkat rapat selanjutnya,” ujarnya dalam Rapat Paripurna jawaban Wali Kota Palu terhadap pandangan umum fraksi atas empat Ranperda di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga :   Kejati Sulteng: Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal

Menjawab saran dan masukan fraksi Gerindra terkait penutupan jalan sementara, ia mangatakan, akan diatur dalam bab tersendiri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas.

Terkait dengan penyelenggaraan parkir elektronik, Pemkot Palu telah memberlakukan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 tahun 2021 tentang pengelolaan parkir yang mengatur lebih teknis tentang parkir.

Sementara terkait dengan tarif retribusi pelayanan kebersihan, ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah.

“Terkait pemilihan, penunjukan direksi perusahaan umum daerah Kota Palu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah,” tutupnya. NDY

Komentar

News Feed