oleh

Pemkot Palu Beri Lima Catatan Ranperda P4GN dan Prekursor Narkotika

-Kota Palu-dibaca 108 kali

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna pendapat Wali Kota Palu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (2/12/2021).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, dr Husaema, menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menerima Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Palu atas Ranperda tentang P4GN dan Prekursor Narkotika untuk dibahas pada tingkat rapat selanjutnya dengan beberapa lima catatan.  

Pertama, dalam teknik penyusunan suatu Ranperda harus berpedoman pada lampiran dua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga :   Tahun Ini, Insentif Padat Karya Bakal Naik Lagi

Kedua, dengan adanya Perda P4GN dan prekursor narkotika merupakan landasan hukum bagi Pemkot Palu untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, dalam Ranperda tersebut nantinya dapat dipertegas batasan-batasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kewenangan DPRD, kewenangan BNN Kota Palu serta kewenangan penegak hukum.

Keempat, dalam Ranperda itu perlu diatur adanya forum komunikasi yang dibentuk lintas sektor dengan melibatkan unsur vertikal.

Kelima, bahwa dalam Ranperda itu pada bagian bab pendanaan disarankan untuk tidak mencantumkan besaran persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk diperuntukkan bagi kegiatan P4GN dan prekursor narkotika dikarenakan P4GN dan prekursor narkotika bukan merupakan alokasi mandatory spending sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :   Sekkot Palu Definitif Dilantik Hari Ini

dr Husaema juga menyampaikan bahwa Pengajuan Ranperda Kota Palu tentang P4GN dan prekursor narkotika merupakan Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Palu yang lahir dari Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Palu. Pengajuan Ranperda hak inisiatif DPRD tersebut juga dimungkinkan sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 33 sampai Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum dan penegakan hukum the rule of law. Hal tersebut dapat terwujud dan terselenggara apabila pembangunan hukum dilaksanakan dengan cara dan metode yang akurat, pasti, baku dan sesuai aturan yang berlaku serta dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengikat dan mengatur. Hal itu dimaksudkan pula adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. NDY

Komentar

News Feed