oleh

Sembilan Fraksi DPRD Menyetujui Empat Ranperda Palu

-Kota Palu-dibaca 60 kali

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kota Palu terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Kamis (2/12/2021)

Pada kesempatan itu, sembilan fraksi DPRD Kota Palu menyetujui empat Ranperda Kota Palu tersebut untuk dibahas pada mekanisme rapat tingkat pembicaraan selanjutnya dengan sejumlah saran dan catatan.

Keempat Ranperda tersebut, yakni Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kota Palu serta perubahan kelima atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah masukan, diantaranya, terkait Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kota Palu, fraksi Gerindra menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk mengupayakan dukungan modal secara bertahap kepada perusahaan milik daerah Kota Palu, sesuai master plan bisnis yang ditetapkan dan disetujui.

Baca Juga :   Kejati Sulteng: Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal

Demikian pula dalam pemilihan atau menunjuk para leader perusahaan, kiranya dilakukan secara terbuka dan disetujui bersama Wali Kota Palu dan DPRD Kota Palu.

Terkait Ranperda penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, fraksi Gerindra menyarankan agar dalam Ranperda itu juga mengatur tentang prosedur dan syarat penutupan jalan sementara dari adanya kegiatan masyarakat seperti pesta pernikahan dan lainnya.

“Untuk urusan penyelenggaraan parkir elektronik disarankan untuk diatur dalam Perda tentang parkir dan tidak di atur dalam Perda ini,” ujar juru bicara fraksi Gerindra, Armin.

Adapun terhadap Ranperda perubahan kelima atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, fraksi Gerindra menyarankan dalam pembahasan lanjutan Ranperda itu,  penting untuk mengkaji metode dan efektifitas penarikan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dengan satuan daya listrik dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan subjek retribusi dengan adanya besaran nilai nominal retribusi yang ada dalam Ranperda ini.

Baca Juga :   2021, Peserta KB di Palu Capai 49.746 Orang

Sementara itu, Fraksi Golkar dan PKS masing-masing memberikan masukan yakni terkait Ranperda penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, fraksi Golkar memandang lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Sementara itu, fraksi PKS memandang terkait Ranperda penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, perlu menyusun pelaksanaan atas peraturan daerah lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang berkaitan dengan masalah teknis di lapangan seperti penyelenggaraan parkir, terminal barang, dimensi dan ukuran kendaraan barang, sarana dan prasarana, trek angkutan umum dan andalalin sebagai turunan dari peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca Juga :   Hewan Ternak Berkeliaran di Jalan Raya Mulai Ditindak

Sehingga pelaksanaan Perda tersebut dapat terimplementasikan secara lebih optimal dan dapat menjadi dasar yang kuat bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berkepentingan dalam bidang perhubungan di Kota Palu.

Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, dr Husaema. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, AKBP Baharuddin serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Palu. NDY

Komentar

News Feed