oleh

Kemenag Palu Siap Mewujudkan ZI Menuju WBK-WBBM

-Kota Palu-dibaca 136 kali

SULTENG RAYA – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu, bersiap mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Demi menguatkan komitmen dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Kantor Kemenag Kota Palu menerima kadatangan Tim Inspektorat Jendral (Itjen) Kemenag RI dalam rangka monitoring  dan evaluasi di Aula Kankemenag, Rabu (24/11/2021).

Kakakemenag Palu, Nasruddin L Midu, mengajak semua jajaranya mulai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong zona integritas. 

“Pokja sempat tertidur panjang sejak masuknya pandemi Covid-19. Saya berharap, pokja yang ada kembali menyiapkan indikator-indikator yang diperlukan untuk memenuhi syarat,” kata Kakankemenag Nasruddin. 

Baca Juga :   2021, Peserta KB di Palu Capai 49.746 Orang

Melalui Monev dan bimbingan itu, Nasruddin optimis dalam waktu dua atau tiga tahun Kemenag Kota Palu bisa melaksanakan zona integritas menuju WBK dan WBBM. 

Sementara itu, Ketua Tim Monev, Titiek Purwanti, menjelaskan, ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga :   Komisioner Komisi Informasi Silaturahim dengan Kajati Sulteng

“Adapun dasar hukum pembangunan Zona Intergritas didasari atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Reformasi birokrasi juga telah menjadi salah satu aksi strategi pencegahan korupsi yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK).

Monev diagendakan dilakukan selama tiga hari, yakni hingga Jumat (26/11/2021) kemarin dengan melihat sejauh mana progress dan kesiapan masing-masing Pokja mewujudkan WBK dan WBBM.HGA

Komentar

News Feed