oleh

Asisten Rifani: Saran dan Masukan DPRD Jadi Perhatian Pemkot

-Kota Palu-dibaca 86 kali

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna jawaban Wali Kota Palu terhadap pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Rabu (24/11/2021).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Moh Rifani Pakamundi, mengatakan, seluruh saran dan masukan fraksi DPRD Kota Palu atas Ranperda APBD tahun anggaran 2022 akan menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Ia menjelaskan, Ranperda APBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Baca Juga :   Perlu Kesepahaman Pengelolaan TKDD Antara Pusat dan Daerah

“Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah saat ini sedang berusaha meningkatkan PAD dari berbagai sektor baik itu sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal itu terlihat jelas pada langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan target pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta perubahan tarif retribusi dalam Ranperda yang sedang dalam tahap pembahasan di tingkat Badan Pempentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan evaluasi di tingkat provinsi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, pemerintah telah menaikkan honorarium tenaga honorer dari Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. Pemkot Palu telah merasionalkan anggaran revitalisasi lapangan sepak bola. Pemkot Palu telah melakukan penambahan anggaran sekretariat DPRD dari usulan RKA sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari belanja tidak terduga.

Baca Juga :   PERINGATAN HDI 2021, Kadinsos Romy Ajak Masyarakat Dukung Kemandirian Penyandang Disabilitas

Pemkot Palu telah mengalokasikan anggaran diperuntukkan sebagai stimulasi IKM sebesar Rp350 juta pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Pemkot Palu telah mengalokasikan anggaran dan insentif bagi petugas penanganan dan penyelamatan kebakaran serta honorarium srikandi damkar. Pemkot Palu telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil pelayanan administrasi kependudukan.

“Tahun 2021 ini juga Pemkot melalui Dinas Sosial Kota Palu dan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu telah menetapkan dua peraturan Wali Kota Palu terkait juknis pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM sebagai dasar hukum pemberian bantuan bagi yang terdampak bencana non alam pandemi Covid-19 di Kota Palu,” ujarnya.

Pada 2022 mendatang, kata Rifani, Pemkot Palu menganggarkan penyusunan dokumen rencana induk pariwisata daerah sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan sektor kepariwisataan di Kota Palu sebagai wujud konkret keseriusan Pemkot Palu dalam menata dan membangun pariwisata di Kota Palu.

Baca Juga :   118 Warga Boyaoge Ikut Vaksinasi Covid-19

Terkait penambahan PAD sektor retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi perlu dikaji kembali terlebih dahulu sebelum tarifnya dinaikkan karena khusus retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ada formulasi perhitungan tersendiri berdasarkan peraturan Menkoninfo yang dipengaruhi oleh faktor jumlah menara telekomunikasi di Kota Palu.

Sementara itu terkait pajak sarang burung walet, Pemkot Palu sedang menjajaki hubungan kerja sama dengan Balai Karantina Hewan terkait cara mengetahui jumlah produksi sarang burung walet sehingga para pemilik atau wajib pajak sarang burung walet tidak lagi memberikan keterangan yang tidak jelas atas penghasilan produksi sarang burung walet yang dimilikinya. NDY

Komentar

News Feed