oleh

Ketua F-PKS DPRD Sulteng Buka Lomba Baca Kitab Kuning Tingkat Provinsi

-Politik-dibaca 263 kali
SR Ads

SULTENG RAYA  – Lomba Baca Kitab Kuning, yang saban tahun digelar Fraksi PKS DPR-RI, tahun ini kembali digelar. Untuk tingkat provinsi Sulawesi Tengah,  pembukaan Lomba Baca Kitab Kuning dibuka secara resmi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH.

Pembukaan lomba baca kitab kuning, dirangkaikan dengan puncak peringatan Maulid yang dihelat DPW Partai Keadilan Sejahtera Sulteng, Ahad (31/10/2021).

Dalam sambutannya, Bunda Wiwik, sapaan akrab Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, mengatakan, Lomba Baca Kitab Kuning merupakan lomba yang rutin dilaksanakan oleh PKS, khususnya Fraksi PKS DPR-RI. Tahun ini kata Bunda Wiwik, lomba baca kitab kuning telah memasuki tahun kelima.

Baca Juga :   Tiga Parpol di Sulteng Gagas Koalisi untuk Pilpres 2024

“Lomba baca kitab kuning ini, juga dalam rangka milad Fraksi PKS DPR-RI ke-17. Lomba yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Santri yang dirayakan setiap tanggal 22 Oktober 2021,”katanya.

Bunda Wiwik, menambahkan, bahwa ada lima tujuan dilaksanakannya Lomba Baca Kitab Kuning, yakni sebagai upaya pengokohan jati diri PKS, sebagai partai dakwah yang memiliki kepedulian pendidikan Islam.

Juga dalam rangka, menghidupkan tradisi kaum muslimin yang mulai terkikis dengan budaya-budaya negatif.

“Juga dalam rangka menjalin komunikasi harmonis dengan kalangan pesantren, memberikan motivasi para santri agar semangat dalam memperdalam belajar dan mengkaji kitab kuning, serta dalam rangka mendorong generasi muda mendalami Islam dari sumber aslinya,”katanya lagi, seraya menambahkan bahwa tujuan ini harus diperjuangkan.

Baca Juga :   PKS Sulteng Terus Gaungkan Politik Silaturahmi

Sekilas, Bunda Wiwik juga menyampaikan informasi, bahwa saat ini di DPRD Provinsi Sulteng, sedang dibahas Raperda Pesantren. Katanya, harapan nantinya di Sulteng, dengan lahirnya regulasi baru yang mengatur tentang pesantren, maka lembaga Pendidikan Islam tertua di Nusantara tersebut akan mendapat bantuan anggaran dari pemerintah. Bukan hanya dana hibah, tetapi sebagaimana Pendidikan formal yakni 20 persen.

“Kalau Pendidikan formal bisa dapat, kenapa pesantren tidak bisa bantuan dana di luar dana hibah. Sebab kalau hanya dana hibah, kecil saja alokasinya. Dengan bantuan ini, kita berharap agar pesantren bisa berkembang dan jauh lebih baik,”tandasnya.*WAN

Komentar

News Feed