oleh

Fraksi PKS Minta Belanja Operasi 2022 Dirasionalisasi

SULTENG RAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan pandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Tentang Rancangan APBD Kabupaten Donggala tahun anggaran 2022.

Dalam rapat paripurna pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap pengantar nota keuangan Rancangan APBD Kabupaten Donggala tahun 2022, Fraksi PKS melalui anggotanya, Zulham menyarankan sebaiknya dana belanja operasi khususnya pada belanja barang dan jasa yang sebesar Rp246 miliar perlu dirasionalisasi kembali, dan diarahkan pada urusan ekonomi riil masyarakat akibat COVID-19.

“Mengingat, di tahun 2022 masih berkutat pada upaya melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” terangnya.

Selain itu, prioritas dalam pengantar nota keuangan bupati adalah terwujudnya padat karya tunai, sehingga seharusnya untuk pagu belanja modal yang hanya 11 persen dari total belanja mesti ditingkatkan dengan syarat benar-benar diawasi dalam pelaksanaan-pelaksanaan program tersebut, sehingga masyarakat di desa bisa menikmati efek langsung pembangunan.

Baca Juga :   KPU Donggala Gandeng Ombudsman Perkuat Penerapan Pelayanan Publik

“Sementara untuk pos belanja tak terduga hanya sebesar Rp6,3 miliar, kami juga berpandangan agar kiranya dapat dikalkulasi lebih lanjut, mengingat masih sulitnya diprediksi apakah akan terjadi lagi recofusing APBD sebagai akibat dari belum selesainya efek COVID-19 di tahun 2021,” ucapnya.

Tidak hanya itu kata dia, untuk belanja pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi ternyata masih belum memenuhi amanat undang-undang yakni harus 25 persen dari total dana DAU ditambah Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga hal ini juga perlu mendapat perhatian serius dan penting untuk dipenuhi.

“Untuk belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah  juga belum terpenuhi presentasi wajibnya  menurut UU, sehingga harus mendapat prioritas,” jelasnya. ADK

Komentar

News Feed