oleh

DIDEMO LS-ADI, Soal Pengelolaan Donasi, Alfamidi Pastikan Kantongi Izin Kemensos

-Ekonomi-dibaca 104 kali

SULTENG RAYA – Corporate Communications Manager Alfamidi, Arif L Nursandi, memastikan, pengumpulan donasi dilakukan secara nasional di semua cabang Alfamidi telah sesuai amanah Undang-Undang.

“Kita sudah mendapat izin dari Kementerian  Sosial mengenai pengelolaan donasi Alfamidi tersebut,” kata Arif L Nursandi, Selasa (19/10/2021).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, pada Pasal 4, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan, membantu suatu usaha sosial di luar negeri, maka perizinanya dari Kemensos.

Menurutnya, berdasarkan UU tersebut, yang harus mengantongi izin pengumpulan donasi adalah yayasan perkumpulan.

“Yayasan harus mengajukan izin secara Online Single Submission (OSS) atau pengurusan izin secara online di Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah memiliki legalitas, yayasan akan membuat perjanjian kerja sama dengan Alfamidi maksimal tiga bulan dalam satu periode, sesuai dengan izin yang mereka dapat dari Kemensos. Dan sebelum bekerja sama mereka harus melalui FIT and proper test terlebih dahulu,” jelasnya.

Baca Juga :   CEK HARGA KE POLOSOK, Bea Cukai Pantoloan Edukasi Masyarakat Soal Rokok Ilegal

“Sebagai perusahaan terbuka, kami memang tidak sembarangan bekerja sama. Meski sudah memiliki izin yang lengkap, yayasan yang mau mengelola donasi harus melalui tahap seleksi yang ketat,” ucapnya.

Dalam pengumpulan donasi, kata dia, setiap transaksi jika terdapat uang kembalian ganjil, kisaran Rp1 hingga Rp499, maka petugas kasir menawarkan konsumen untuk mendonasikannya.

Jika konsumen setuju, maka bukti donasi itu tertera di ekor struk. Namun, bila konsumen tidak setuju, maka petugas kasir tetap memberi semua uang kembalian dan memberikan pelayanan terbaik.

“Jadi berdonasi melalui uang kembalian adalah pilihan bagi konsumen. Bisa ikut serta bisa juga tidak.  Jadi tidak ada paksaan kepada konsumen untuk mendonasikan uang kembalian, ini hanya kerelaan dari pelanggan kami karena programnya untuk kemanusiaan,” ungkapnya.

Baca Juga :   Petani di Sulteng Cuan, NTP Terus Tunjukkan Tren Positif

Penjelasan tersebut merupakan tanggapan atas unjuk rasa yang dilakukan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-Adi) Kota Palu di Kantor Wali kota Palu, DPRD Kota Palu dan Kantor pusat Alfamidi Palu pada Senin (18/10/2021).

Mereka menuntut ketidakjelasan izin donasi dan pengumpulan donasi pihak Alfamidi dari sisa uang pengembalian belanja pelanggan atau konsumen Alfamidi.

LS-Adi juga menuntut perlu adanya transparansi dana dari donasi uang kembali dari konsumen, hingga meminta menghentikan sementara permintaan donasi tersebut.

Dalam selebaran dibagikan kepada pengguna jalan, LS-Adi menerangkan, pada akhir tahun 2017 merupakan awal masuknya PT Midi Utama Indonesia, Tbk., atau Alfamidi di Kota Palu.

Untuk mendapatkan izin perusahaan, diberikan tiga syarat oleh Pemerintah Kota Palu, yaitu harus menyediakan dua kios kontainer setiap satu gerai.

Baca Juga :   SALURKAN KREDIT PRODUKTIF, Bank Mandiri Butuh Peran Aktif Penyuluh Pertanian

Alfamidi harus bersedia menjual produk UMKM lokal dan Alfamidi harus merehabilitasi taman nasional di taman Kota Palu.

LS-Adi menilai, Alfamidi belum sepenuhnya menempati ketiga syarat tersebut, seperti dua kontainer di setiap gerai, minimnya produk UMKM, serta proyek rehabilitasi taman nasional belum terlihat hasilnya.

LS-Adi menuntut izin Alfamidi dicabut, apabila Alfamidi tidak kunjung merealisasikan kewajiban dan transparansi arah CSR serta donasi Alfamidi.HJ

Komentar

News Feed