oleh

Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

SULTENG RAYA – Polemik tes rapid antigen berbayar pada saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta saat pelantikan pejabat eselon IV di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) masih terus berlanjut.

Anggota Komisi IV DPRD Parmout, H Wardie meminta agar dana yang dipungut dari para peserta tersebut dikembalikan. Pasalnya dana ratusan juta rupiah tersebut tidak dapat dibelanjakan atau diberikan sebagai reward kepada petugas yang melaksanakan rapid antigen kepada para peserta, karena tidak ada regulasinya.

Selain dana yang dipungut Rp100 ribu setiap peserta tersebut juga tidak dapat dimasukan sebagai pendapat asli daerah.

“Saya minta dana rapid antigen tersebut dikembalikan saja kepada para peserta karena tidak ada regulasinya masuk ke kas daerah. Uang Rp100 ribu itu sangat berarti bagi para peserta ditengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19,”ujar Wardie pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Parmout di ruang kerja Komisi IV DPRD Parmout, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga :   Warga Antusias Ikuti Vaksinasi di Kantor Camat Parigi

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Parmout, Adrudin Nur. Menurutnya semua dana yang akan masuk ke dalam kas daerah baik berupa pendapatan asli daerah maupun sebagai pendapatan lain-lain yang sah harus ada regulasinya.

“Segala sesuatu terkait dengan pemasukan itu ada regulasinya. Dana pun yang masuk ke kas daerah itu harus ada regulasinya. Jadi menurut saya untuk dijadikan pendapatan daerah (dana rapid antigen,red) tidak mungkin pak. Jika itu masuk akan bermasalah buat kita,”jelas Adrudin.

Selain itu kata Adrudin, jika dana tersebut akan digunakan untuk mengganti rapid antigen yang sudah digunakan, juga tidak memungkinkan.

“Secara teknis jika dana tersebut digunakan untuk membeli rapid antigen yang sudah digunakan agak ribet juga pak. Masuknya dari mana? Kalau masuk ke OPD, maka harus masuk dalam batang tubuh APBD dulu baru bisa digunakan dana itu.  Kalaupun misalnya kita mau pakai e-katalog, akunnya siapa yang mau dipakai? Tetapi jika dana itu mau dikembalikan kepada peserta itu bisa memungkinkan jika data nama-nama itu ada,”tegas.

Baca Juga :   Ribuan Warga Ampibabo Serbu Vaksinasi Berhadiah Sembako dan Doorprize

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Parmout, Ellen Nelwan terkesan berbelit-belit dalam menyampaikan jawaban kepada anggota komisi IV yang menyampaikan pertanyaan. Bahkan komentar sebelumnya disampaikan kepada wartawan berbeda dengan penjelasan yang disampaikannya pada RDP tersebut.

Sebelumnya kepada wartawan Ellen mengatakan, dana rapid antigen berbayar yang dipungut dari para peserta akan digunakan untuk mengganti rapid antigen yang sudah digunakan tersebut.

Bahkan katanya, pihak Dinas Kesehatan sudah memesan rapid antigen tersebut kepada pihak ketiga sesuai merek yang telah digunakan. Namun pada saat RDP, Ellen mengaku bahwa dana tersebut masih disimpan oleh bendahara Dinas Kesehatan.

Selain itu, Ellen yang terlihat agak gugup terkesan plin plan dalam menyampaikan data jumlah rapid antigen yang sudah digunakan dan dana yang sudah terkumpul. Dia hanya mengatakan seribu lebih rapid yang digunakan. Padahal pada RDP sebelumnya menurut anggota Komisi IV Moh Fadli bahwa rapid yang terpakai mencapai 2.000-an lebih.

Baca Juga :   Warga Antusias Ikuti Vaksinasi di Kantor Camat Parigi

“Masak ibu sebagai Kadis tidak punya data. Jauh-jauh hari kami sudah mengagendakan RPD, tapi waktu itu kadis tidak hadir karena sesuatu dan lain hal. Ini RDP yang kedua masak ibu kadis tidak membawa data karena pada RPD pertama ibu tidak hadir. Harusnya pada RPD ini ibu kadis membawa data? Disini kita bicara data, bicara angka. Kita mau bicara fakta, pertanyaan saya adalah berapa uang yang terkumpul, saya tidak mau perkiraan, saya mau jumlah yang fakta,” tegas Wardie memotong penjelasan Ellen.

Hasil RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Fery Budiutomo tersebut akan dibuatkan rekomendasi. Selain itu, juga akan ada hasil investigasi yang akan disampaikan oleh tim Inspektorat pada tanggal 25 Oktober 2021 mendatang. AJI

Komentar

News Feed