oleh

DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

SULTENG RAYA – Direktur Pendidikan Sekolah Dasar  (PSD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Dra. Sri Wahyuningsih mengapresiasi, kegiatan rembuk pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) di pantai Lolaro Tinombo, Sabtu (16/10/2021).

Menurutnya, bicara mengenai pendidikan tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan saja, melainkan juga harus melibatkan peran semua pihak terkait untuk bersama-sama memikirkan upaya-upaya mempercepat perwujudan merdeka belajar.

“Rembuk pendidikan yang kita saksikan tadi (Sabtu pekan kemarin) merupakan momen dimana kita semua bisa menyampaikan berbagai program di sektor-sektor terkait mengenai pendidikan, sehingga kita semua bisa mengintegrasikan upaya-upaya yang berada di berbagai elemen pemerintahan untuk sektor pendidikan dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya kolaborasi yang harus dilakukan satu sama lain untuk upaya percepatan kualitas pendidikan di Parigi Moutong,” ujar Sri Wahyuningsih kepada wartawan usai membuka sekaligus menyampaikan pemaparan materi pada kegiatan rembuk pendidikan.

Baca Juga :   Pemda Parmout Gelar Pelatihan KHA untuk Percepatan KLA

Terkait masih adanya anak-anak di daerah tertinggal yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, Sri Wahyuningsih mengatakan, melalui Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 yang sudah diperbaiki melalui Permendikbud Nomor  67 Tahun 2016 yang mengedepankan tentang kebijakan pendidikan layanan khusus yang sejalan dengan kebijakan merdeka belajar, dimana pendidikan layanan khusus tersebut mengedepankan pada belajar dimana saja, kapan saja dan siapa saja.

“Diberikan kewenangan penuh pada setiap daerah sesuai dengan otonomi daerah masing-masing untuk pengelolaan pendidikan misalnya jenjang SMP, SD dan PAUD itu ada di daerah kabupaten/koya dan selebihnya SMA, SMK dan SLB ada di provinsi. Ini tentunya diberikan keleluasaan diskresi untuk memberikan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak tidak harus belajar di sekolah, tapi hak belajar mereka harus terpenuhi, misalnya anak-anak di daerah terpencil dapat dilakukan pembelajaran jarak jauh baik melalui daring maupun luring,” jelasnya.

Baca Juga :   Kejari Parmout Lakukan Restorative Justice Tiga Perkara Pidana

Kegiatan rembuk pendidikan yang berlangsung sehari tersebut, dhadiri oleh berbagai elemen pendidikan diantaranya PGRI, MKKS, KKKS, PKG, guru penggerak, komunitas guru peduli, korwil, forum PKBM, forum TBM, pengawas TK, SD, SMP dan beberapa elemen terkait. Sedangkan pembicara pada forum rembuk pendidikan tersebut selain Sri Wahyuningsih juga menghadirkan Ketua Dewan Warek I Universitas Tadulako, Lukman Nadjamuddin, Kepala Dinas Pariwsata Provinsi Sulawesi Tengah, I Nyoman Sriadijaya, Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud Sulawesi Tengah, Muhlis, Ketua Dewan Pendidikan Parmout, H. Ardi dan Bunda PAUD Parmout, Noorwachida Prihartini S Tombolotutu.

Kegiatan rembuk pendidikan tersebut, juga menjadi ajang reuni bagi para pejabat dan mantan pejabat yang menjadi narasumber dan pembanding karena sebagian besar diantaranya pernah menjadi pejabat di Dinas Dikbud Parmout. AJI    

Komentar

News Feed