oleh

Hormati Putusan MK, BPJS Ketenagakerjaan Fokus Perluasan Kepesertaan

-Ekonomi-dibaca 93 kali

SULTENG RAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kini dipanggil BPJamsostek.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan sebagai pihak terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

“Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJamsostek tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini,” jelas Anggoro.

“Sesuai Undang Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) serta regulasi pendukung lain, seperti Perpres Nomor 109 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kami tetap fokus berupaya  memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk di antaranya Pegawai Swasta, BUMN, Pekerja Informal, Pekerja Migran, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pegawai Non ASN,” terang Anggoro.

Baca Juga :   BRI Perluas Ekspansi Cabang Luar Negeri di Taiwan

Perlindungan Jamsostek dilaksanakan BPJamsostek tersebut terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Anggoro menambahkan, salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

“Contoh manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK,  manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp42 juta pada program JKM, hingga  manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan,” jelas Anggoro

Baca Juga :   Pasar Murah di Donggala Ramai, Fortivit dan Maleo Jadi Primadona

Anggoro juga menekankan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan, yang telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sebaran 325 kantor cabang, ditambah layanan online melalui website dan aplikasi JMO.

Terakhir, Anggoro mengharapkan dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara indonesia.

Terpisah, Kepala BPjamsostek Cabang Sulawesi Tengah, Raden Harry Agung Cahya, menginginkan agar semua pihak tetap fokus pada pekerjaan masing-masing.

“Saya secara pribadi mewakili teman-teman karyawan BPJamsostek Cabang Sulawesi Tengah sangat menghormati dan menerima keputusan MK tersebut. Dan kami berkomitmen tetap fokus untuk meningkatkan akuisisi perlindungan dan layanan terbaik bagi seluruh pekerja, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Raden Harry, Selasa (19/10/2021). HGA

Komentar

News Feed