oleh

PNBP KKP: Tarif Rp.0 Mudahkan Usaha Pengiriman Ikan Domestik

-Hukum-dibaca 208 kali

SULTENG RAYA – Pengusaha pengirim ikan dan Unit Pengolahan Ikan di seluruh Indonesia menyambut bahagia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengganti PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Pasalnya, dalam aturan ini para Pelaku utama perikanan seperti pengirim ikan atau industri pengolahan ikan yang melakukan pengiriman ikan atau produk perikanan antar area dalam negeri (domestik) sangat dimudahkan dengan adanya tarif Rp.0 untuk jasa pemeriksaan dan sertifikasi ikan dan produk perikanan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM, KKP). Pemberlakuan PP Nomor 85 tahun 2021 dimulai pada tanggal 18 September 2021.

Baca Juga :   PERKUAT REVOLUSI DIGITAL, Kemenkumham Luncurkan Aplikasi OKe KUMHAM

PP Nomor 85 tahun 2021 merupakan penyederhanaan atas jenis dan tarif PNBP dari 4.936 menjadi 1.671 tarif dan perubahan penetapan harga patokan ikan yang semula di Kementerian Perdagangan menjadi ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam PP 85 ini terdapat 17 jenis item (pasal 1) ditambah 1 item pada pasal 15 yang diatur terkait dengan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sekretaris BKIPM, Hari Maryadi dalam acara Bincang Bahari menyampaikan, PP 85 tahun 2021 merupakan bentuk kemudahan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pelaku utama perikanan. BKIPM Melalui 47 Unit Pelaksana Teknis dan 272 Kantor wilayah kerja di seluruh Indonesia berkomitmen memberikan layanan sertifikasi melalui pemeriksaan fisik dan laboratoris ikan dan produk perikanan terhadap kegiatan pengiriman ikan domestik diberlakukan tarif Rp.0 sementara untuk kegiatan ekspor dan impor terdapat penyesuaian tarif sesuai dengan persyaratan pengujian mutu dan jenis layanan.

Baca Juga :   PERKUAT REVOLUSI DIGITAL, Kemenkumham Luncurkan Aplikasi OKe KUMHAM

Selain pemeriksaan dan sertifikasi produk perikanan terdapat beberapa layanan lain yang dapat dikenakan tarif nol rupiah berdasarkan PP 85 tahun 2021 diantaranya adalah pelabuhan perikanan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pelayanan pendidikan kelautan dan perikanan, tanda masuk atau karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, serta perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Mujiono salah seorang stekholder penguna layanan karantina yang ditemui di gudang cargo bandara Mutiara Sis Aljufri Palu menyampaikan, layanan karantina ikan saat ini sangat memudahkan pengguna jasa, sehingga cukup melapor dari rumah langsung dilayani (PPK Online) belum lagi dengan aturan PP Nomor 85/2021 Mengirim ikan sudah tidak bayar.

“Semoga instansi lain juga begini semua kedepannya sangat memudahkan masyarakat dalam berusaha,” Mujiono.

Menurut UU Nomor 09 Tahun 2018 PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Baca Juga :   PERKUAT REVOLUSI DIGITAL, Kemenkumham Luncurkan Aplikasi OKe KUMHAM

Pengaturan PNBP bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan serta mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.***

Komentar

News Feed