oleh

Pansus III DPRD Sulteng Konsultasi Raperda Pesantren di Jabar

-Kota Palu-dibaca 155 kali

SULTENG RAYA – Pansus III DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi  ke DPRD Jawa Barat  terkait Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Pesantren  yang saat ini sedang di godok di DPRD Sulteng.

Kunjungan kerja Pansus  III  yang terdiri   dari  Ketua Pansus III Aminullah BK, Wakil Ketua  HM Nur Dg Rahmatu, Sekretaris Fairus Husen Maskati dan anggota Pansus Ridwan Yalidjama,  Wiwik Jumatul Rofi’ah dan Muslih.  Turut mendampingi Kabag Persidangan dan Risalah, Wahid Irawan serta Kabag  perundang-undangan Sitti Rahmawati.

Rombongan diterima oleh Ketua Fraksi PKB H Moh Sidkon dan Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, Cahyo Purwanto di Ruang Banmus DPRD Jabar, Kamis ( 14/10/2021).

Baca Juga :   PERINGATAN HDI 2021, Kadinsos Romy Ajak Masyarakat Dukung Kemandirian Penyandang Disabilitas

Dalam pertemuan tersebut, H Sidkon yang saat penyusunan Raperda Pesantren Jawa Barat menjadi Ketua Pansus, secara panjang lebar menjelaskan bagaimana upayanya  meloloskan Raperda Pesantren pertama  di Indonesia.

“Raperda  pesantren tidak hanya melibatkan satu OPD, misalnya Dinas Sosial atau di Kesra  tetapi pelibatan semua OPD, karena terkait politik anggaran,”katanya.

Menurutnya, guna mensiasati bantuan atau hibah ke pesantren, Pemprov Jawa  Barat  saat ini lagi menyusun Peraturan Gubernur ( Pergub) sebagai break down dari Perda yang sudah disahkan.

Menurutnya, ada sejumlah pasal yang ada di Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren  Jawa Barat  yang bisa diadopsi untuk memperkaya  Raperda Pesantren Sulteng. Setiap itemnya harus jelas dan  diikat dalam Raperda, sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan turunannya.

Baca Juga :   Hendra dari TVRI Terpilih Ketua IJTI Sulteng

Seperti diketahui, Raperda Pesantren Sulteng saat ini masih memuat

 11 BAB dan  50 pasal yang bisa saja akan bertambah, jika dalam prosesnya membutuhkan penambahan  Bab ataupun pasal.

“DPRD Jawa Barat berharap Raperda Pesantren DPRD Sulteng agar lebih baik dan sempurna dari Raperda yang dimiliki Pemprov Jawa Barat,” kata H Sidkon. WAN

Komentar

News Feed