oleh

Lima Pemda di Sulteng Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

-Kota Palu-dibaca 116 kali

SULTENG RAYA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Irfa Ampri menyerahkan piagam Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam penyajian Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 serta plakat penghargaan pencapaian predikat WTP lima kali berturut-turut kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura,  di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi, Kota Palu, Kamis (14/10/2021).

Tahun 2020 kembali 13 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah mempertahankan predikat WTP dan lima pemda berhasil mempertahankan predikat WTP, sebanyak lima kali berturut-turut.

Pemda tersebut adalah  Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu.

Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan, BPK menyatakan Tidak Menyatakan Pendapat atas LKPD tahun 2020. Seluruh piagam dan plakat tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura langsung kepada pimpinan kepala daerah atau yang mewakili.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng, Irfa Ampri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang terjalin intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terkait sehingga pencapaian predikat WTP dapat menjadi tradisi seterusnya.

Baca Juga :   Besok, IA-ITB Vaksinasi di Lapangan Vatulemo

Kepala Kanwil DJPb Sulteng juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholders termasuk dengan BPK, BPKP dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan strategi mengantisipasi berbagai tantangan dalam proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021.

“Hal ini penting untuk dilakukan agar proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan,” kata Irfa Ampri.

Penghargan itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Pencapaian WTP bagi daerah sebenarnya bukan tujuan akhir.

Melainkan sebuah sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mampu menerapkan transparansi dan good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, Kakanwil DJPb Sulteng mengharapkan agar semua elemen pemerintahan di lingkup pemprov tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi catatan BPK agar proses perbaikan dapat dilakukan sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Baca Juga :   Wali Kota: Maulid, Refleksi Keteladanan Nabi Muhammad SAW

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan sinergi dan kualitas tata kelola keuangan antara Kanwil DJPb Sulteng dan Pemprov Sulteng khususnya dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, perlu dilakukan sinkronisasi data keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah.

Sebagai  bentuk dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan dan akuntabel. Diperlukan data komplementer (saling melengkapi) melalui mekanisme pertukaran data. 

Mempertimbangkan efektivitas  dan efisiensi dalam memperoleh akses dan penggunaan data  tersebut maka perlu adanya kesepahaman bersama yang diatur dalam Naskah Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Irfa Ampri juga mengharapkan agar seluruh  elemen pemerintah perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2021 yang kredibel, transparan dan akuntabel. Salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal program penanganan pandemi Covid-19 dan PEN pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, pemerintah daerah dan entitas lainnya.

Baca Juga :   Wakajati Firdaus: Kejari Harap Dorong Pemda Optimalisasi Program Jamsostek

Sementara itu, pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan gagasan dan harapan Gubernur sebagai prioritas pembangunan yang dilakukan dan yang akan dicapai melalui pengelolaan anggaran yang baik.

Gubernur mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota untuk membangun Sulawesi Tengah dengan niat yang baik, dan jujur.

Untuk peningkatan ekonomi, kata Gubernur, masyarakat perlu program pemberdayaan masyarakat. Gubernur meminta kepada Bupati dan Wali Kota agar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kredit bunga rendah dan tanpa agunan dengan kredit di bawah Rp100 juta.

“Ada MoU yang sudah disepakati kami dengan BRI tentang pemberian kredit UMKM kepada masyarakat sebesar Rp5 Triliun, saya minta agar masyarakat difasilitasi untuk mendapatkan kredit tersebut, jangan sampai hanya pengusaha besar yang menikmati,” katanya. */RHT

Komentar

News Feed