oleh

Tes Rapid Antigen untuk CPNS di Parmout Berbayar

SULTENG RAYA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Parigi Moutong (Parmout), Ellen Ludya Nelwan berdalih, tes rapid antigen berbayar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti seleksi tertulis dan pejabat yang dilantik beberapa waktu adalah untuk penggantian rapid antigen yang telah terpakai.

Tes rapid antigen berbayar tersebut menjadi polemik karena setiap orang yang dirapid dibebankan biaya Rp100 ribu. Padahal, rapid antigen yang digunakan tersebut merupakan bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. 

“Uang itu (uang peserta) dibelikan untuk pengganti rapid. Saya sesuai surat edaran setelah saya pelajari tenyata tidak ada untuk honor. Jadi saya mau klarifikasi,” ujar Ellen yang menjawab pertanyaan wartawan di kantor DPRD Parmout, Selasa (12/10/2021).

Padahal, sebelumnya seperti diberitakan salah satu media online, Ellen menyatakan bahwa uang Rp100 ribu perorang dari peserta tersebut akan diberikan kepada pegawai honor Dinkes yang bertugas pada kegiatan rapid antigen tersebut.

Baca Juga :   DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

Menurut Ellen, jumlah rapid antigen yang digunakan bagi para peserta adalah sebanyak 2.131 buah, sehingga dana yang terkumpul dari peserta sebanyak Rp213.100.000.

Dia menambahkan, pihaknya sudah melakukan orderan pengadaan rapid antigen sesuai merek yang digunakan. 

Sementara, sebelum wawancara dengan wartawan tersebut dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Parmout dengan Dinkes dan Inspektorat. Namun, dalam RDP itu Ellen tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Fauziah Al Hadad. Ellen justru hadir di gedung DPRD Parmout setelah RDP selesai. Dia berdalih terlambat datang karena dalam perjalanan dari wilayah utara Kabupaten Parmout.

Dalam RDP itu, ketidakhadiran Ellen mendapat sorotan dari sejumlah anggota Komisi. Ellen dianggap terkesan tidak mengindahkan undangan RDP dari Komisi IV tersebut. Padahal, RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Ferry Budiutomo tersebut sempat diskorsing dua kali untuk menunggu kehadiran Ellen. Bahkan, ketika dihubungi melalui ponsel oleh Fauziah, ponsel Ellen tidak bisa dihubungi.

Baca Juga :   Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

Dalam RDP itu, Fauziah Al Hadad tidak mampu menjawab beberapa poin penting yang ditanyakan oleh anggota dewan berkaitan kebijakan. Diantaranya, pertanyaan dari Ketua Komisi IV DPRD, Ferry Budiutomo tentang mengapa proses rapid antigen saat tes SKD CPNS tidak melibatkan petugas Puskesmas terdekat sebagai pelaksanan teknis, jika memang sesuai aturan dapat dikomersilkan menggunakan alat testing bantuan dan kemudian menggantinya.

“Izin Pak, karena terkait dengan kebijakan ibu Kadis, mungkin seperti apa yang bapak sampaikan bahwa ibu Kadis yang bisa menjawab. Saya hanya menjalankan kebijakan yang beliau sampaikan,” ujar Fauziah menjawab pertanyaan Ferry.

Fauziah mengatakan, kegiatan tes rapid antigen tersebut merupakan permintaan sesuai surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parmout selaku pelaksanaan tes SKD CPNS.

Baca Juga :   Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

Menurutnya, penetapan tarif Rp100 ribu per orang berdasarkan surat edaran tentang tarif pemeriksaan rapid antigen yang menyatakan  bahwa, rapid antigen di luar Pulau Jawa dan Bali itu adalah Rp109 ribu.

Fauziah juga mengakui, rapid antigen yang digunakan tersebut adalah bantuan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Karena penjelasan yang disampaikan oleh Fauziah tersebut dianggap masih kurang, maka RDP akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan Kadinkes, Kepala Inspektorat dan Kepala BKPSDM Parmout. AJI

Komentar

News Feed