oleh

RDP KOMISI IX DPR RI, Kaper BKKBN Erna Suarakan Aspirasi PLKB Non PNS

-Kota Palu-dibaca 28 kali

SULTENG RAYA – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah, Maria Ernawati, menyuarakan aspirasi 49 tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu.

Aspirasi tersebut ia sampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene bersama Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan mitra kerja komisi di ruang polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2021).

Ia mengungkapkan, dari 157 tenaga PLKB Non PNS lulusan S1 yang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), yang lulus seleksi sebanyak 108 orang.

Baca Juga :   Wali Kota Tinjau Kondisi Gedung dan PTMT di SMP 10 Palu

“PLKB Non PNS yang tidak lulus sebanyak 49 orang. Kami sangat berharap, melalui Komisi IX DPR RI dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian terkait, sehingga dapat dibukakan penyediaan formasi kembali bagi PLKB Non PNS yang belum lulus ujian seleksi tahun ini. Selain itu, lulusan SLTA atau sederajat yang telah lama mengabdi untuk Program Bangga Kencana juga dibuatkan formasi khusus,” kata Kaper Erna, sapaan akrab Ernawati.

Selain itu, Kaper Erna, juga menyampaikan terkait upaya dilakukan BKKBN Sulteng dalam rangka menurunkan angka stunting di daerah itu. Hal tersebut disampaikan lantaran, masalah stunting menjadi salah satu sorotan Komisi IX pada RDP tersebut.

Ia menjelaskan, memasuki bulan ketiga usai keluarnya peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting,  BKKBN tengah fokus mempersiapkan program. Salah satunya pengadaan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Baca Juga :   Kanwil Kemenag Sulteng Gelar Lomba MQK Tingkat Provinsi

Saat ini, kata dia, sebanyak 2.484 TPK di Sulteng disiapkan untuk aksi penanganan stunting.

“Rasionya adalah 1 desa 1 tim yang terdiri dari Bidan, PKK dan Kader BKKBN. Ini menjadi fasilitas dari BKKBN untuk seluruh desa yang ada Sulawesi Tengah sejumlah 2017. Untuk wilayah Lokus stunting yang sudah ditetapkan pemerintah daerah itu kami tambahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan, pihaknya mengawasi secara serius setiap program diberikan dan diharapkan dengan kunjungan ini (Reses, red) diperoleh, masukan secara langsung dari pemerintah daerah dan mitra kerja terkait realisasi program dan anggaran.

Dalam dialog pada RDP tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI juga menyoroti perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah mengenai pembangunan kependudukan dan keluarga berencana serta perkawinan anak dan harus menciptakan generasi unggul.

Baca Juga :   MEWUJUDKAN KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA, BNN Donggala Tingkatkan Kapasitas Penegak Hukum

Kemudian, pelayanan kesehatan terhadap penyakit tidak menular yang tren meningkat, angka kematian ibu melahirkan, ketenaga kerjaan, program vaksinasi Covid19 dan percepatan penurunan stunting.HGA

Komentar

News Feed