oleh

Bupati Donggala Keluarkan Edaran Wajib Vaksin

SULTENG RAYA – Merespon surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa terkait wajib vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Donggala.

Asisten Ombudsman Republik Indonesi (RI) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Rus’an Yasin mengingatkan dua hal yang terlupakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Vaksin.

“Terkait dengan edaran wajib vaksin yang dikeluarkan Bupati Donggala, bahwa dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ada dua hal yang terlupakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksin,” ucapnya, Senin (11/10/2021).

Pertama kata dia, dalam Pasal 13 A, bahwa yang bisa dipaksakan untuk diberi vaksin yakni hanya kepada mereka yang sudah dikelompokkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang menjadi persoalan adalah beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memaksakan vaksin bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya, tetapi tidak ada ketetapan pengelompokan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat mana yang menjadi sasaran vaksin.

Baca Juga :   Pemda Donggala Evaluasi RPJMD 2019-2023

“Kalau sudah dikelompokan sebagai sasaran vaksin COVID-19 dan mereka menolak, baru bisa masuk klausul tidak akan diberikan pelayanan administrasi pemerintahan, penghentian jaminan sosial dan denda. Pemerintah daerah belum membuat studi masyarakat mana yang akan dikelompokan tersebut,” tegasnya.

Kedua kata dia, dalam Pasal 15, bahwa apabila pascavaksinasi terdapat dampak negatif hingga kematian, maka pemerintah bertanggungjawab atas hal tersebut, namun yang terjadi ada beberapa tempat vaksinasi sebelum divaksin harus mengisi formulir, namun dalam formulir tersebut memuat tidak dapat melakukan penuntutan apapun apabila dalam vaksinasi COVID-19 terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi dalam hal ini negara lepas tanggung jawab.

Mestinya kata dia,  negara dalam hal ini pemerintah harus siap siaga terhadap warga yang apabila dalam pelaksanaan vaksinasi terjadi hal tidak diinginkan. Terkait hal ini, seperti Surat Edaran Bupati Donggala mestinya dalam melaksanakan vaksin COVID-19.

Baca Juga :   Wisata Alternatif di Air Terjun Loto

“Selain harus melakukan edukasi sosialisasi masif di tengah masyarakat tentang pentingnya vaksin COVID-19, juga harus memperhatikan ketentuan penting dalam Perpres 14 Tahun 2021 sebagaimana yang telah kami paparkan,” jelasnya. ADK

Komentar

News Feed