oleh

Dasar Hukum Pembentukan Sulteng Ditargetkan Selesai November 2021

-Kota Palu-dibaca 87 kali

SULTENG RAYA – Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan selesai pada November 2021 mendatang. Hal itu diungkapkan  Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah saat berkunjung di Kota Palu, Ahad (10/10/2021).

Seperti diketahui, sejumlah provinsi di Indonesia dibentuk menggunakan undang-undang Republik Indonesia Serikat (RIS) serta berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara  (UUDS) tahun 1950.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, RUU Inisiatif dasar hukum pembentukan sejumlah provinsi di Indonesia telah ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI, beberapa waktu yang lalu. Selain RUU Pembentukan Provinsi Sulteng, terdapat enam RUU lainnya yang juga telah ditetapkan yakni RUU Provinsi Sulawesi Utara, Sulawei Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan barat, dan Kalimantan Selatan. 

Baca Juga :   BELAJAR TATAP MUKA DI LOLU SELATAN, Pihak Sekolah Harap Perketat Prokes Covid-19

“Kebetulan saya salah satu panja (panitia kerja), kesepakatan kita, tidak mengubah sejarah pendirian. Kemudian tetap dengan batas-batas, kecuali untuk daerah-daerah pemekaran. Jadi paripurna terakhir kemarin, sudah ditetapkan jadi inisiatif, itu ada empat di Sulawesi yaitu Sulawesi  Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sementara di Kalimantan ada tiga, yakni  Kalimantan Timur, Kalimantan barat, dan Kalimantan Selatan,” ungkap Ledia kepada sejumlah wartawan.

Ledia juga menyebutkan, selain pembentukan tujuh provinsi yang sudah ditetapkan menjadi RUU,  masih ada  21 Provinsi yang masih antri, karena dasar hukumnya masih menggunakan undang-undang lama. Selain itu, ada beberapa pembahasan tentang implementasi UU Otonomi Khusus (Papua) Papua, karena  kemungkinan akan ada pemekaran di Pulau Papua.

Baca Juga :   Lurah Kabonena Bentuk Tim Pemantauan dan Penanggulangan Persampahan

“Alhamdulillah, hari ini inisiatifnya baru tujuh provinsi. Kemudian akan dibahas bersama pemerintah. Nanti setelah itu, baru akan ditetapkan. Mudah-mudahan November ini sudah selesai.  Jadi dasar hukum Provinsi Sulteng itu sudah clear,” katanya. WAN

Komentar

News Feed