oleh

Upaya Hukum DPRD Donggala Dinilai Sudah Tepat

SULTENG RAYA – Koordinator Divisi Litbang dan Non Litigasi LBH Donggala, Rofandi Ibrahim menilai, langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala dalam melakukan upaya hukum dan politik terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Donggala,  Kasman Lassa sudah tepat.

“Upaya DPRD Donggala dalam melakukan langkah-langkah hukum dan politik terhadap permasalahan Bupati Donggala, menurut saya sudahlah tepat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir narasi- narasi liar yang justru kontraproduktif,” kata Rofandi Ibrahim, Ahad (10/10/2021). 

Rofandi  menjelaskan, saat ini, setelah melewati proses yang cukup panjang, kurang lebih tiga bulan lamanya, DPRD Kabupaten Donggala akhirnya sampai pada upaya pelaksanaan Uji Pendapat di Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan Uji Pendapat oleh DPRD Donggala ini didahului dengan penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Baca Juga :   Masyarakat Walandano Antusias Ikuti Vaksinasi Akabri 1999 Peduli

“Penggunaan hak dewan tersebut  merupakan ekses terhadap persoalan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran kebijakan yang dianggap memiliki dampak strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Donggala,” kata Rofandi.

Menurut  Sekretaris DPD PAN Donggala ini,  pro dan kontra atas penggunaan hak dewan sekaligus juga pro dan kontra atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah telah berdampak pada terpolarisasinya masyarakat. Hal ini kata Rofandi, berpotensi terhadap terjadinya konflik.

“Pro dan kontra di tengah masyarakat atas “perseteruan” DPRD dan bupati, sesungguhnya bisa diminalisir jika saluran-saluran komunikasi berjalan sesuai koridornya. Namun, pada kenyataannya, kita lihat justru tidak terjadi,” katanya.

Baca Juga :   Masyarakat Walandano Antusias Ikuti Vaksinasi Akabri 1999 Peduli

Padahal, Kata Rofandi Ibrahim, komunikasi bisa dilakukan antara DPRD dan Kepala Daerah, karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang sejajar atau mitra dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Sebagai masyarakat, kita tunggu saja Fatwa MA atas uji pendapat DPRD Donggala terhadap usul pemberhentian Bupati Donggala karena adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Donggala, Saudara Kasman Lassa,” jelas Rofandi. *WAN 

Komentar

News Feed