oleh

Bawaslu Pusat Gandeng Universitas Tadulako Bedah Buku

-Pendidikan-dibaca 35 kali

SULTENG RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)Pusat menggandeng Universitas Tadulako (Untad) mengadakan bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, di Auditorium Fakultas Kedokteran (FK) Untad, Sabtu (9/10/21).

Ini merupakan kedua kalinya bedah buku tersebut diselenggarakan. Sebelumnya, kegiatan pertama digelar di Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Selasa (14/9/21).

Kegiatan ini menghadirkan Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si.,DFM sebagai keynote speaker, dan tiga orang narasumber yakni, Dosen Fakultas Hukum (FH) Untad, DR. Muhammad Tavip, Anggota Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH., dan Dosen Hukum Unand, Dr. Khairul Fahmi S.H, M.H,. serta Dr. Rahmat Bakri, SH, MH., sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr.Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan atas tingginya respon terhadap buku terbitan dari Bawaslu yang diharapkan dapat menambah khasanah dan bermanfaat dalam pelaksaaan pemilu serentak 2024 akan datang.

“Buku ini disusun untuk tujuan bisa memberikan edukasi dan memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dalam melakukan fungsi-fungsi pencegahan, terpenting bagaimana masyarakat dapat terlibat peduli apabila dalam pelaksaaan pemilu terdapat pelanggaran,” ujar Ratna Dewi Pettalolo.

Baca Juga :   AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM DIRI PELAJAR, Kesbangpol Selenggarakan Dialog Kebangsaan Profil Pelajar Pancasila

Ia menjelaskan, bahwa secara komprehensif buku ini memuat bagaimana pengaturan pelaksanaan dan problematika dalam penanganan pelanggaran,dimana pengaturan tentang penanganan pelanggaran dalam Undang Undang (UU) Pemilihan ini masih terdapat banyak masalah sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan.

“Buku ini dapat memberikan pencerdasan kepada publik,bahwa satu-satunya masalah yang sering kali dituduhkan bahwa kualitas penanganan pelanggaran itu kurang baik,dikarenakan masalah profesionalisme dan integritas dari penyelanggara, akan tetapi ternyata bukan itu, ada masalahanya besar dari UU itu sendiri,” teranganggota Bawaslu RI tersebut,selaku penulis buku bersama Dr. Khairul Fahmi S.H, M.H.

Oleh karena itu, ia menilai harus dilakukan langah-langkah advokasi bersama, bukan hanya oleh Bawaslu, tetapi oleh semua elemen masyarakat yang memiliki kepentingan termasuk kampus yang merupakan gardater depan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Di tempat yang sama, Dekan FH Untad, Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H., dalam sambutannya sekaligus membuka  kegiatan ini secara resmi memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada penulis buku.

“Atas nama civitas akademika Untad, khususnya FH Untad, memberikan apresiasi dan bangga kepada penulis buku, terutama kepada Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH., karena beliau adalah dosen di FH Untad. Kami sangat mengapresiasidengan ibu atas hasil karya ini,” ucapnya.

Baca Juga :   PTMT SMPN 7 Palu, Hanya Diikuti yang Sudah Divaksin

Hadirnya buku ini merupakan salah satu hasanah memperkaya literasi masyarakat tentang pelanggaran pemilu ke depan. “Dengan pemahaman melalui buku ini, dapat diselenggarakan pemiluberdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana menjadi acuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan konstitusi yang kita anut,” ungkapnya.

Selaku pimpinan FH Untad, ia berharap kepada Bawaslu agar dalam waktu dekat bisa menggagas kerja sama untuk pembentukan pusat kajian kepemiluan di FH Untad.

Sementaraitu, Dr. Aswanto selaku pembicara utama dalam kegiatan ini memaparkan bahwa banyak kajian yang dilakukan,namun buku ini bisa menjadi salah satu kajian yang menarik untuk meningkatkan peranan Bawaslu dalam mengawal Pemilu dan Pilkada, agar dapat terwujud secara demokratis.

Ia menilai bahwa dalam pelaksanaannya, demokrasi  kerap menyisakan problem teknis di lapangan.“Ketika pilpres dilakukan di tahun 2004, maka itu pertama kali dilakukan pemilu secara langsung, namun pemerintahada kebingungan, siapa yang menjadi penyelenggara untuk Pilkada, sebab dalam UU No 32 tahun 2004, penyelenggaran Pilkada dianggap urusan pemerintahan daerah,” kata Dr. Aswanto

Setelah UU penyelenggara Pemilu dibentuk,lanjut Dr. Aswanti, Pilkada menjadi bagian dari Pemilu.Namun, timbulpermasalahanbaru, tempatdimana penyelesaian sengketa hasil, maka muncullahnorma tentang penyelesaian hasil Pemilu sesuai UU 22 E dimana sengketa hasilnya harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :   Rektor Untad Sambut Mahasiswa Atlet Peraih Medali PON Papua XX 2021

Dr. Aswanto juga menambahkan, bahwa penyelenggaran Pemilu akan kerap dikritik, meski dilakukan sesuai prosedur. “Untuk menjadi Bawaslu, harus siap dikritik, karena apapun yang dilakukan kawan-kawan, pasti akan dikritik, baik benar atau salah. Oleh karena  itu, kita harus mengapresiasi kawan-kawan yang bersedia mengabdikan diri untuk bangsa yang bergabung dengan Bawaslu, jangan dibatasi dari Sarjana Hukum, tetapi harus terbuka dengan mereka dari latar belakang Pendidikan lainnya, meski harus bekerja keras melakukan pelatihan,” kata Dr. Aswanto di akhir materinya.

Bedah buku ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari kedua narasumber lainnya Dr. Muhammad Tavip, serta Dr. Khairul Fahmi, SH., MH.

Meski dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring dan daring, kegiatan ini disambut dengan antusias oleh hadirin yang hadir, baik dari pihak Bawaslu, akademisi, mahasiswa dan masyakaat umum. Nantinya Bedah buku ini juga akan digelar di Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar dan  terakhir di Universitas Cendrawasih, Papua.MG2/ENG

Komentar

News Feed