oleh

FP3 Soroti Pergeseran Sejumlah Pejabat di Pemda Parmout

SULTENG RAYA – Koordinator Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) Parigi Moutong (Parmout), Moh. Rifal Tajwid menyoroti pergeseran atau pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan dua kali dengan tempat yang berbeda.

Diketahui, pelantikan sejumlah pejabat Pemda Parmout pertama diselenggarakan pada 20 September 2021 di Gedung Auditorium Kantor Bupati setempat. Kemudian pelantikan kedua pada 27 September 2021 di Pantai Lolaro Tinombo.

Rifal dalam rilisnya pada Ahad (3/10/2021) menyebutkan, dalam pergeseran itu ada yang dipromosikan dan ada pula yang merasa dirugikan karena dipindahkan dari jabatan tanpa alasan dan mekanisme assessment  produktif.

“Saya mengikuti terkait isu dan perkembangan setiap pelantikan ASN termasuk pelantikan yang dilaksanakan sepekan lalu. Sebagai rakyat biasa yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik, saya sedih mendengar beberapa ASN yang mengeluhkan posisi penempatan mereka yang tidak semestinya, mereka protes hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa rela menerima ketidakadilan ini,” kata Rifal dalam rilisnya.

ASN yang digeser itu kata Rifal, bukan siapa-siapa, mereka (ASN) hanya tahu bekerja dengan baik dan sehormat-hormatnya, lantas buat apa mereka bekerja dengan baik? Jika kenyataannya mereka tidak bisa diberikan kesempatan, bahkan semau-maunya pihak BKD menempatkan ASN sesuai apa yang mereka kehendaki. Jika demikian berarti secara tidak langsung tindakan oknum-oknum di BKD itu diduga sangat bertentangan dengan Visi Pembangunan Kepala Daerah Parmout.

Baca Juga :   DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

“Terus terang saya tidak mampu menahan air mata mendengar aspirasi dan melihat fenomena itu. Ini pertunjukan kemunduran nyata dari sebuah roda pemberdayaan pada ASN Parimo. Mengapa demikian? Kata mereka (para ASN) peristiwa seperti ini sudah sering terjadi bahkan sudah berlangsung sangat lama, akibatnya banyak Aparatur Sipil Negara yang memiliki kredibilitas dan kompetensi baik harus memilih hengkang dari Pemkab Parigi Moutong. Mereka mencari tempat dimana kinerja mendapatkan apresiasi dan tingkat penerimaan yang jauh lebih baik. Jelas ini menghambat keberlangsungan usaha peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Parimo sebagaimana yang dicita-citakan Bupati kita,” lanjut Rifal.

“Kita sama-sama berusaha agar bagaimana reputasi daerah ini terus terjaga, tidak tercoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, apalagi merugikan daerah hanya karena hasrat kepentingan pribadi maupun kelompok semata. Maka reformasi birokrasi secara total di tubuh instansi BKD Kabupaten Parigi Moutong menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti,”_tambahnya.

Jika ingin membangun daerah kata Rifal, harusnya orang yang kompeten, visioner, objektif dan memiliki pemikiran rasionalitas yang patut menduduki posisi-posisi strategis di BKD itu, bukan justru sebaliknya. Apalagi Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Aparatur, itu posisi vital yang menentukan baik buruknya pelayanan publik sebuah daerah. Karena BKD merupakan lokomotif pemberdayan ASN, sehingga prinsip objektif dan profesional menjadi prioritas utama bukan sebaliknya selalu bangga mempertontonkan kuasa atas tindakan kontra produktif.

Baca Juga :   Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

Kalau budaya ini terus dipertahankan lanjut Rifal, maka kemunduran kualitas kinerja ASN di Pemda Parigi Moutong merupakan hal yang tak bisa dihindari, karena ini tak saja berdampak pada menurunya Indeks Pembangunan Manusia tetapi memperburuk pelayanan publik yang dapat merugikan rakyat. 

Di lain sisi, ASN akan pesimis untuk meniti karir, mengikuti Diklat dan seterusnya karena mereka selalu diperhadapkan dengan realitas ketidakadilan atas pemberdyaan maka tak heran jika ASN bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Perlu dipahami bahwa maju atau tidaknya SDM dari ASN bukan hanya terkait personal ASN itu sendiri melainkan sangat ditentukan kredibilitas, integritas dan kapasitas dari pimpinan dan Bidang Pengadaan Informasi dan kinerja Aparatur BKD itu sendiri. Sangat disayangkan tugas itu tidak dijalankan dengan sungguh-sugguh dan terkesan diabaikan. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang sedang memegang kendali di BKD sudah gagal menjalankan amanah terhormat itu, sehingga menjadi gumpalan keresahan dan tuntutan publik yang harus dihentikan secepat mungkin.

Baca Juga :   DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

“Perlu diketahui bahwa ASN itu harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni karena berkaitan dengan pelayan publik. Sedangkan bicara terkait kualifikasi kepemimpinan ASN itu soal objektifitas, kesempatan dan pembinaan,” jelas alumni Untad itu.

Diketahui, sebelumnya Bupati Parmout, H. Samsurizal Tombolotutu diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran kembali melantik Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk wilayah bagian utara Parmout dari Kecamatan Toribulu sampai Kecamatan Moutong, bertempat di Lolaro, Senin (27/9/2021).

Pelantikan pejabat Pengawas atau pejabat Eselon IV tersebut, merupakan tindak lanjut dari Pelantikan sebelumnya untuk Pejabat di bagian Kecamatan Sausu sampai Kecamatan Ampibabo yang dilantik oleh Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H. Badrun Nggai baru baru ini di Auditorium kantor Bupati setempat.

Pelantikan Pejabat Pengawas sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong Nomor 821.23.45/697/BKPSDM tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021, dan Pengangkatan Pejabat untuk tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas sesuai Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.23.45/700/BKPSDM tentang Pengangkatan Tugas Tambahan sebagai Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021. Untuk Pejabat Pengawas Dinas/RSUD/Kantor Kecamatan yang dilantik sebanyak 54 orang. */YAT

Komentar

News Feed