oleh

Pemerintah Tidak Boleh Abaikan Kewajiban Dalam Memberikan Pelayanan Publik

SULTENG RAYA – Terkait surat edaran Bupati Donggala Nomor 440/0513/366.umum tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penangulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Donggala, yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk divaksin dan akan disanksi berupa teguran sampai dengan penundaan atau penghentian layanan administrasi.

Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Rus’an Yasin mengatakan, pelaksanaan vaksinasi memang harus dilakukan secara baik di tengah masyarakat. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan kewajibannya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.

“Jika ini diberlakukan secara paksa, maka kita khawatir masyarakat akan antipati terhadap pemerintah. Kemudian, pelaku usaha juga yang dengan kondisi pandemi yang sudah semakin surut, akan semakin kesulitan,” tegasnya.

Olehnya kata dia, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Donggala, melakukan revisi terhadap surat edaran tersebut, dengan tidak mewajibkan secara paksa masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.

“Tetapi, bagaimana pemerintah dari tingkat Kabupaten, Camat sampai ke Desa harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa vaksin baik. Dengan tidak mengabaikan pelayanan publik kepada masayarakat, karena pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat esensial dan sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu kata dia, kalau diberlakukan kepada ASN, hal itu merupakan kewenangan Bupati, karena ASN sifatnya internal, jadi tidak masalah untuk diwajibkan. Namun, lain halnya jika kepada masyarakat luas, karena mendapat pelayanan publik adalah hak masyarakat.

“Jadi, harus dilakukan cara-cara yang persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau divaksin, karena baik di dalam peraturan perundang-undangan negara itu hanya wajib menyediakan obat-batan dan fasilitas kesehatan, tetapi di masyarakat adalah hak untuk menggunakan, jadi jika masayarakat tidak mau menggunakan juga tidak boleh disanksi,” tegasnya kembali. ADK

Komentar

News Feed