oleh

Petani Petasia Timur Bantah Keterangan PT ANA Soal Perampasan Lahan

-Kab. Morowali-dibaca 181 kali

SULTENG RAYA – Petani Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut), membantah keterangan Humas PT Agro Nusa Abadi (ANA), Doddy soal kasus perampasan lahan.

Dalam keterangannya, Doddy menjelaskan, lahan masyarakat yang mana dimaksud, proses penyelesaiaan lahan semuanya melibatkan pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Jadi tidak benar jika ada perampasan hak.

Menanggapi hal tersebut, FRAS Sulteng meminta keterangan masyarakat yang dirampas lahannya oleh PT Agro Nusa Abadi, masyarakat Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara yang membantah keterangan dari Humas PT Agro Nusa Abadi yang menyatakan bahwa telah mengganti rugi lahan masyarakat Desa Bunta.

Berdasarkan keterangan masyarakat yang disampaikan langsung kepada FRAS Sulteng, menerangkan tanah kami belum pernah diganti rugi namun kami diberikan tali asi yang kami tidak tahu apa maksud dan tujuannya, bahkan kami sempat punya kesepakatan perjanjian 80/20 yang sampai detik ini belum terealisasi, namun itu yang selalu dijadikan senjata perusahaan PT ANA.

“Bahkan kami sebagai petani yang notabenenya pemilik lahan tidak pernah diberikan arsip perjanjian yang selalu dijadikan alat untuk membela diri bagi perusahaan PT. ANA ini tidak memiliki (IUP-B) dan tidak memiliki ijin Hak Guna Usaha (HGU) namun bisa berproduksi kurang lebih sepuluh tahun,” jelas Eva Bande menirukan laporan warga Desa Bunta.

Kata dia, masyarakat yang dikorbankan sudah dari tahun ke tahun merasakan penderitaan dari aktivitas perusahaan sawit milik Astra Agro Lestari ini. Ketika masyarakat berjuang mempertahankan lahannya, perusahaan menggunakan aparat kepolisian untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat.

“Bahkan masyarakat selalu dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait pencurian buah sawit, sementara kami memiliki atas hak dan asal usul tanah yang jelas seperti yang telah diatur dalam UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 namun perusahaan mengklaim tanah kami milik perusahaan, disini ada yang aneh kenapa pemerintah terkait tidak bisa menertibkan perusahaan yang tidak memiliki ijin Hak Guna Usaha (HGU),” tegasnya.

Seharusnya kata Eva, posisi aparat Kepolisian berada di tengah-tengah, tidak cenderung menjadi tameng perusahaan. Kepolisian itu dibiayai dari seragam hingga senjatanya dari pemungutan pajak masyarakat, justru akan menjadi aneh apabila Kepolisian hanya digunakan oleh perusahaan sebagai alat penindas masyarakat. */ADK

Komentar

News Feed