oleh

JPU Tetapkan Tersangka Korupsi Kesramas Pemkab Poso

-Kab. Poso-dibaca 198 kali

SULTENG RAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari)  Poso,  resmi melakukan penahanan terhadap WNL  (39), Bendahara pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat (Kesramas) Kabupaten Poso.

WNL sendiri, sebelumnya telah ditetapkan selaku tersangka oleh penyidik Kejari Poso atas dugaaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020,

Kepada sejumlah awak media, kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Poso,  LB. Hamka, SH.MH, mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) atas perhitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap pengelolaan keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 1 Januari s/d 31 Agustus 2020, pada Bagian Administrasi Kesramas Sekda Poso terdapat kerugian keuangan Negara /Daerah sebesar Rp. 268.642.587.

Baca Juga :   Proyek Rehabilitasi Prasarana Dinas Pertanian Poso Rusak

Olehnya, kata Kajari, tepat pada Rabu tanggal 6 Oktober 2021, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dari tim Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Poso ke tim Penuntut Umum Seksi Pidana Khusus Kejari Poso.

“Pada tahap II ini, selain penyerahan tersangka dan barang bukti, JPU juga melakukan penahanan tersangka berdasarkan pada surat keputusan Nomor : PRINT – 513/P.2.1.3/Ft.1/10/2012, berupa penahanan tingkat penuntutan,” ungkap Kajari Poso kepada sejumlah awak media, Rabu (06/10/2021).

Selanjutnya kata kajari Hamka, tersangka dikenakan sejumlah pasal antara lain, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca Juga :   Koordinasi Lintas Sektoral Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Selanjutnya dalam waktu dekat, berkas perkara akan segera kami limpahkan ke pengadilan Negeri Tipikor di Palu,” pungkas Kajari.  SYM

Komentar

News Feed