oleh

Kejagung Monev Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di Donggala

-Kab. Donggala-dibaca 134 kali

SULTENG RAYA – Tim Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Donggala. Diketahui salah satu materi pembahasan kegiatan tersebut terkait persoalan di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Pantauan Sulteng Raya, Rabu (6/10/2021),ada tiga instansi dilingkup pemerintahan Kabupaten Donggala dimintai keterangan oleh Jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketiganya diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala.

Terlihat di lobi Kantor Kajari Donggala, ketiga instansi tersebut yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bagian Keuangan dan Inspektorat. Keberadaan jaksa dari Kejagung untuk memeriksa tiga instansi tersebut dibenarkan oleh Kasi intelijen Kejari Donggala, Erwin Ari Nur Wahyudian.

Baca Juga :   Baksos AKABRI 99 Sulteng Sasar Masyarakat Desa

“Iya benar ada Jaksa dari kejagung 5 orang,” kata Erwin.

Namun begitu, Erwin tidak memberikan penjelasan kepada awak media soal pokok pemeriksaan terhadap ketiga instansi tersebut. Sebab, menurutnya hal ini masih bersifat rahasia belum dapat dipublikasikan ke media.

“Maaf ya kami belum bisa memberikan keterangan karena ini masih Pulbaket (upaya pendalaman yang sah dan bertanggungjawab dalam rangka mengumpulkan fakta yang relevan dengan dugaan penyimpangan terhadap peraturan melalui dokumentasi, konfirmasi, observasi lapangan, wawancara dan analisis),” ucapnya.

Selain ketiga instansi tersebut, kata Erwin Bupati Donggala juga diundang hadir ke Kejari Donggala oleh pihak Kejagung.

Namun dapat dipastikan Bupati Donggala tidak dapat hadir memenuhi undangan Jaksa. Pasalnya Bupati Donggala Kasman Lassa sedang sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Palu.

Baca Juga :   Sisa Tujuh Orang Positif COVID-19 di Donggala

“Bapak Bupati kita undang juga, sebab ada pemaparan terkait pengelolaan dana desa,” tutur Erwin.

Ditanya soal  pemeriksaan terhadap tiga instansi oleh Jaksa, apakah  berhubungandengan persoalan hasil penyelidikan DPRD Donggala melalui hak angket, Erwin enggan memberi komentar.

“Untuk itu, kami no komen ya,” Pungkas Erwin singkat.

Diketahui hasil proses penyelidikan melalui hak angket DPRD Donggala ihwal persoalan dugaan melanggar peraturan perundang-undangan Bupati Donggala Kasman Lassa, saat ini berkas tersebut telah diterima di Mahkamah Agung RI untuk diuji.ADK

Komentar

News Feed