oleh

Pemda Donggala Dukung Penguatan Terhadap PDPB

SULTENG RAYA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala mendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Donggala.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa dalam rapat koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh KPU Donggala di ruang kerja Bupati, Selasa (5/10/2021).

Diketahui, Rakor PDPB dilaksanakan sehubungan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari pada angka (12) yang menyatakan bahwa, KPU/KIP kabupaten/kota melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkala dengan TNI-Polri setempat.

Ketua KPU Donggala, M. Unggul dalam sambutannya menyampaikan, rapat PDPB yang sedang berlangsung membahas terkait pemilih yang sudah meninggal dan terdata di dalam daftar pemilih maka akan dikeluarkan, namun hal tersebut membutuhkan proses verifikasi langsung bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Olehnya Unggul meminta, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Donggala karena pada prinsipnya data tersebut muaranya ke Pemda Donggala.

“Karena jika datanya bagus dan akurat maka nama daerahnya itu akan baik,” ujar Unggul.

Sementara, Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa mengatakan, terkait dengan pendanaan, Pemda Donggala akan memberikan dukungan dana untuk kegiatan yang sifatnya oprasional KPU Donggala, hal itu sudah menjadi kewajiban Pemda karena Pemilu adalah merupakan program nasional.

“Kehadiran kita disini sangat penting dan strategis, karena terkait dengan pemilih pemula itu ada bersama Bapak dan ibu yang notabenenya ada di sekolah dan kita berkolaborasi dengan semua stakholder yang terkait, sehingga data yang dimaksud dapat terkafer dan apa yang dilakukan oleh KPU kita harus dukung dan beri penguatan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Komisioner KPU Donggala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Alfian menjelaskan, program PDPB bagi KPU adalah merupakan langkah dini untuk melindungi hak pilih setiap warga negara yang ada di Kabupaten Donggala, untuk menyongsong datangnya tahapan Pemilu serentak di tahun 2024 dan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 mendatang.

Namun, proses PDPB bagi KPU Donggala mempunyai  hambatan, dimana tahapan itu undang-undang  memerintahkan pada pasal 20 bahwa KPU Kabupaten/kota wajib melakukan PDPB. Sementara di satu sisi kata Alfian,  tidak disupport oleh bagian-bagian lain, seperti di KPU sampai sekarang tidak memiliki Badan Adhoc atau jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu, permasalahan di KPU  Kabupaten Donggala khususnya seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulteng tidak ditunjang oleh dana sebagai oprasional untuk melaksanakan tahapan tersebut.

Olehnya Alfian berharap, dengan adanya Rakor tersebut bisa mensukseskan program Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan (PDPB) ke depan.

Pada Rakor itu juga, Kepala Dinas yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PDPB, diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Drs Taufik menyampaikan, dukungannya dalam pemberian data agar data pemilih semakin akurat, faktual dan valid. ADK

Komentar

News Feed