oleh

FISIP UNTAD BERSAMA UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA, Lakukan Penelitian Rekonstruksi Pascabencana Pasigala

-Kota Palu-dibaca 170 kali

SULTENG RAYA – Pascatiga tahun bencana gempa yang melanda wilayah Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), duka masyarakat rupanya belum sepenuhnya hilang. Khususnya masyarakat yang masih menetap di Hunian Sementara (Huntara), dimana semestinya hanya ditempati dalam kurun waktu dua tahun.

Berdasarkan hal tersebut, pihak akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) melakukan penelitian terkait proses rekonstruksi pascabencana yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 silam.

Diketahui, Ketua tim penelitian ini merupakan Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi Fisip Untad, Andi Akifah, S.Sos.,M.ICTM. Institusi yang ikut berkolaborasi dalam penelitian ini yaitu University of Western Australia dan disponsori oleh Australia Grant Scheme (AGS).

Baca Juga :   Program Keringanan Utang di KPKNL Berakhir Desember 2021

Andi Akifah telah menyerahkan rekomendasi hasil penelitian kebijakan rekonstruksi pascabencana kepada Wakil Walikota Palu, dr. Reny A. Lamadjijo,SP,PK,M.Kes, di kantor Walikota Palu, Senin (4/10/2021).

“Inti dari penelitian rekomenasi kebijakan ini sebetulnya mempromosikan model partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi pascabencana. Jadi, disini kami melihat dan membandingkan beberapa model huntap dan huntara yang ada di kota Palu,” ujar Ketua Tim Peneliti, Andi Akifah.

Dikatakannya, penelitian ini telah dilakukan sejak awal tahun 2019 belum lama setelah bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Kemudian, direalisasikan di akhir tahun 2019 dengan beberapa sampel lokasi termasuk huntara di Pantoloan, Taipa, Kampung Lere dan Mamboro.

“Kami melakukan penelitian pascagempa yaitu di awal tahun 2019 dan direalisasikan di akhir tahun 2019. Di awal penelitian kami melakukan riset ke huntara dan huntap untuk meneliti apa saja persoalan yang dialami masyarakat yang tinggal di Huntara dan Huntap, seperti dana stimulan dan sebagainya. Setelah mendapatkan data-data di lapangan, kami ke pihak-pihak pengambil kebijakan termasuk BPBD dan Pak walikota,” sambungnya.

Baca Juga :   Pansus II DPRD Sulteng Konsultasi di Kantor Bappeda DKI Jakarta

Seiringan dengan penelitian ini lanjutnya, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu juga akan melakukan program keberlanjutan untuk mengantisipasi permasalahan masyarakat yang tinggal di Huntara maupun di Huntap.

Andi Akifah berharap, apa yang mereka kerjakan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan agar masyarakat huntara memiliki potensi untuk bangkit kembali. MG3

Komentar

News Feed