oleh

Januari-Juni 2021, DP3A Palu Tangani 29 Kasus Kekerasan Anak

-Kota Palu-dibaca 58 kali

SULTENG RAYA – Selama periode Januari hingga Juni 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu menangani 29 kasus kekerasan anak di daerah itu.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban DP3A Kota Palu, Nunung Kusdila, mengatakan, faktor ekonomi lebih mendominasi penyebab kasus kekerasan terhadap anak selama Pandemi Covid-19.

“Sepanjang selama periode Januari hingga Juni 2021 tercatat ada 29 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palu. Oknum/orangtua melampiaskan kemarahannya kepada anak, banyak anak jadi sasaran orangtua yang mengalami tekanan ekonomi, salah satunya akibat pandemi Covid-19 , sehingga akibatnya anak-anak terkena dampak psikis,” kata Nunung kepada Sulteng Raya, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga :   DUKUNG ADIPURA 2023, TRC DLH Palu Fokus Jaga Kebersihan di Jalan Protokol

Selain faktor ekonomi, kata dia, berdasarkan catatan DP3A Kota Palu ada berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak,  yaitu penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan.

“Bahkan, anak-anak juga dapat mengalami kekerasan biasanya disebabkan pola asuh, yaitu orang tua mungkin tidak memukul tetapi kekerasan secara psikis itu justru lebih parah,” jelasnya.

Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, juga disebabkanoleh orang tua yang tidak sadar ada hak-hak anak yang dilanggar sehingga melakukan kekerasan itu, karena  berpikiran anaknya  adalah urusannya.

Maka dari itu, untuk mengurangi kasus kekerasan pada DP3A Kota Palu melakukan sosialisasi, membentuk Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan dan mengadakan layanan psikologi gratis.

Baca Juga :   Program Keringanan Utang di KPKNL Berakhir Desember 2021

“Kami mengadakan layanan psikologis gratis, karena umumnya korban yang punya masalah kekerasan terhadap anak biasanya dari kalangan tidak mampu,”ucapnya.

Selain itu, DP3A Kota Palu juga bekerja sama dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres, sehingga ketika masalah tidak bisa untuk dilakukan mediasi, maka harus diselesaikan ke rana hukum. MG7/ULU

Komentar

News Feed