oleh

BUKA SEMINAR LPD-RP2KPKPK, Wawali Reny: Penanganan Kawasan Kumuh Butuh Sinergitas Berbagai Pihak

-Kota Palu-dibaca 45 kali

SULTENG RAYA – Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido, mengatakan, penanganan kawasan permuhan kumuh dan permukiman kumum membutuhkan sinergitas berbagai pihak.

Menurutnya, permukiman perumahan layak huni, dimulai dari penanganannya. Keterpaduan antara berbagai aspek pemukiman sangatlah dibutuhkan untuk menjamin penanganan secara tuntas dengan perkembangan kota.

“Sistem tersebut harus dilaksanakan dengan penanganan yang ditopang dengan kerja sama yang solid, sesuai dengan peran masing-masing pihak demi mewujudkan perekonomian di Kota Palu,” kata Wawali Reny saat membuka seminar Laporan Akhir Dokumen (LPD) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di salah satu restoran di Kota Palu, Kamis (30/9/2021).

Ia mengatakan, perkembangan kawasan perkotaan di Kota Palu sangat pesat memicu timbulnya permasalahan perkotaan. Salah satunya, arus urbanisasi semakin besar.

“Urbanisasi tersebut, mendorong munculnya kawasan kumuh akibat ketidakmampuan masyarakat yang berurbanisasi untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang mapan. Sehingga, keberadaan kawasan kumuh akan menimbulkan permasalahan,” ujarnya.

Baca Juga :   RAPAT PERSIAPAN, Wawali Minta Pelaksanaan MTQ ke-26 Menerapkan Prokes Ketat

Disadur dari https://perkim.id/, program dalam pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh di Indonesia sudah diinisiasi sejak 1974 melalui program KIP (Kampung Improvement Program).

Pada perjalanannya, program-program dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh terus berkembang.

Saat ini, program nasional dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dikenal dengan istilah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung ‘Gerakan 100-0-100’, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Baca Juga :   31 TAHUN PENGABDIAN AKABRI 1990, Gelar Vaksinasi Massal dan Baksos di Untad

Sumber pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh diharapkan.

Tujuan umum program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Baca Juga :   Masker untuk Prokes Covid-19 dan Gaya Hidup

Penjabaran atas tujuan Program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Adapun penanganan permukiman kumuh diinisiasi KOTAKU mencakup lima komponen program, yakni pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan. Kemudian, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi.

Selanjutnya, pendanaan investasi infrastruktur dan pelayanan perkotaan, meliputi infrastruktur skala kawasan dan skala kabupaten/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Komponen keempat, yakni dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis. Terakhir, dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.HGA

Komentar

News Feed