oleh

Pemda dan DPRD Parmout Sepakat Rampingkan OPD

SULTENG RAYA – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) bersepakat akan merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Parmout.

Perampingan itu dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa OPD (merger) yang serumpun. Tujuan perampingan OPD itu adalah dalam rangka penghematan keuangan negara. Namun, demikian dampak dari perampingan tersebut sejumlah pejabat terancam kehilangan jabatan.

Wakil Ketua DPRD Parmout, Drs Alfretz Tonggiroh berharap, pihak eksekutif segera mengajukan raperda tentang merger OPD tersebut pada masa persidangkan IV tahun ini juga, sehingga OPD hasil merger itu mulai bekerja Januari 2022. Namun, demikian jika eksekutif tidak mengajukan raperda tersebut maka DPRD yang akan mengajukannya melalui raperda inisiatif.

“Jadi menurut pengamatan saya mudah-mudahan tidak salah, yang lebih siap baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mengajukan usulan raperda perampingan OPD ini adalah eksekutif dalam hal ini bagian Ortal. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa perampingan OPD ini kita bersepakat harus tuntas pada masa sidang IV,” ujar Alfretz pada rapat bersama Badan Anggaran DPRD dengan Sekda bersama jajarannya di DPRD Parmout, Jumat (24/9/2021) sore.

Baca Juga :   P2TPA Parmout Siapkan Rumah Aman Bagi Korban Asusila

Lanjut Alfretz, menyangkut pembiayaan dalam proses pembahasan raperda perampingan OPD tersebut diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif mengajukannya yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan pihak Badan Anggaran DPRD Parmout.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Badan Anggaran, H Suardi. Dia meminta agar rencana pengajuan raperda tersebut segera diagendakan melalui pembahasan jadwal oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Parmout.

“Saya usul agar agenda pengajuan raperda perampingan OPD ini segera dilaporkan ke Banmus untuk dibahas jadwal pembahasannya,” jelas Suardi.

Sementara, Sekda Parmout, Zulfinasran, SSTP, MAP dalam pertemuan tersebut menjelaskan, pihaknya sudah meminta Bagian Ortal untuk melakukan kajian terhadap rencana perampingan OPD tersebut. Menurutnya, ada delapan OPD nantinya akan dilebur. Namun demikian kata Zulfinasran, perampingan OPD itu akan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat.

Baca Juga :   Pria Asal Gorontalo Curi Kotak Amal Masjid di Parmout

“Kalau kita kalkulasikan dengan jumlah bidang didalamnya berarti empat dikali delapan. Itu akan terjadi pengurangan jumlah pejabat. Kemudian untuk jabatan administrator lainnya kalau satu dinas ada empat bidang dan satu bidang ada dua seksi maka satu dinas itu ada delapan eselon IV akan hilang dikalikan delapan. Dari jumlah itu, saya memintakan kepada kepala Bagian Ortal segera melihat dan menghimpun SDM yang ada disetiap OPD tersebut untuk pendistribusiannya kepada OPD yang lain dan harus melihat Analisis Beban Kerja (ABK),” jelasnya.

Zulfinasran menambahkan, rumpun-rumpun terhadap OPD yang akan dimerger tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri atau Undang-Undangan yang mengaturnya.

“Pada intinya untuk Bagian Ortal sudah siap untuk menyiapkan data-data dan payung hukum yang ada. Menyangkut pembiayaan, kita baru mengalokasikan anggaran yang rencananya untuk terjadinya inpasing dari struktural ke fungsional,” ujarnya.

Baca Juga :   P2TPA Parmout Siapkan Rumah Aman Bagi Korban Asusila

Selain itu kata Zulfinasran, dibutuhkan kajian akademis untuk dijadikan dasar dalam merger OPD tersebut.   

Berdasarkan usulan Badan Pembentukan Perda DPRD Parmout, beberapa OPD yang akan dimerger diantaranya Dinas Koperasi dan UKM yang akan dimerger dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dimerger dengan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan dimerger dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan. Juga Dinas Komunikasi dan Informatika akan dimerger dengan Dinas Perhubungan. AJI

Komentar

News Feed