oleh

Gubernur Sulteng Dukung Rencana Pembangunan Hunian untuk PNS

-Kota Palu-dibaca 310 kali

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdy Mastura mendukung rencana pembangunan hunian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlokasi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Hal itu disampaikan Gubernur Rusdy saat menerima kunjungan Pimpinan BTN Kanwil Regional Office Head Wilayah V Sulawesi & Indonesia Timur dan Direktur Utama PT Barokah Bangun Sejahtera Joint Operation (JO) PT. ARK Property Indonesia, kota Palu, Rabu (22/9/2021) malam di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur setempat.

“Kalau saya mendukung adanya pembangunan hunian itu, supaya PNS yang belum punya rumah segera punya,” kata Gubernur saat menerima kunjungan dua rombongan itu.

Direktur Utama PT Barokah, Mohammad Hafiz, S.Pd menjelaskan, untuk pembangunan hunian tersebut nantinya merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, PT Barokah Bangun Sejahtera sebagai pengembang property (perumahan) dengan pihak pembiayaan yaitu BTN Kanwil Regional V di Makassar.

“Tajuk dari MoU ini adalah program pengembangan hunian masyarakat. Adapun sasaran program ini yang kita harapkan adalah bahwa kami sebagai pelaku usaha dan unsur masyarakat berupaya untuk bahu membahu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah  dalam menyediakan rumah bagi masyarakat yang telah terimbas bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi) di kota Palu khususnya pada tahun 2018,” jelas Hafiz.

Baca Juga :   Pansus IV Konsultasi Tatib dan Kode Etik di DPRD DKI Jakarta

Dalam MoU itu nantinya kata Hafiz, kesepakatan itu sangat spesifik dengan diutamakan peserta yang bisa mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dikelolah oleh badan pengelolah dari pusat di Jakarta. “Saat ini yang bisa mengikuti program atau diikutkan dalam program perumahan rakyat ini adalah ASN, kemudian TNI dan Polri. Jadi dengan adanya MoU ini kita harapkan beberapa instansi lain baik itu di kementerian yang ada di daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diikutsertakan mendapatkan fasilitas likuidasi program perumahan di kota Palu yang kita akan bangun ini, yang menjadi obyek dari MoU ini,” katanya.

Sebagai perusahaan yang berkembang di tengah masyarakat lanjut Hafiz, dirinya sangat berharap sekali agar relokasi dan rekondisi terhadap para korban bencana ini dapat segera teratasi, sehingga apabila masyarakat telah terelokasi dan terkondisi lagi tempat tinggalnya (huniannya). “Kita berharap Gubernur dapat segera melanjutkan program-program strategis lainnya beserta Walikota itu yang kita harapkan, karena saat ini pun jika program strategis lain akan dijalankan pasti masyarakat bertanya bagaimana anda akan membangun program strategis yang sifatnya infrastruktur dan sarana prasarana, sementara hunian rumah bagi masyarakat masih belum maksimal,” lanjutnya.

Baca Juga :   PENUHI PERMINTAAN MASYARAKAT, Pemkot Sanggupi Bangun Lapangan Sepak Bola di Kabonena

“Kita memang mengetahui ada bantuan dari pemerintah pusat, namun hadirnya kami (PT Barokah) disini (kota Palu) dalam MoU ini bertujuan agar mempercepat membantu baik pemerintah pusat, Pemerintah Sulawesi Tengah dan Pemerintah kota Palu pada khususnya agar terealisasi terlebih dahulu hunian bagi masyarakat dengan program perumahan rakyat, terutama sekali bagi ASN dilingkungan Pemprov, Walikota, TNI dan Polri yang membutuhkan dan mendapatkan fasilitas rumah subsidi,” tambahnya.

Untuk memperlancar proyek pembangunan tersebut, Hafiz juga meminta dukungan dari tokoh agama, pemuka agama lainnya, kaum milenial juga dukungan dari Pemprov Sulteng dan Pemerintah kota Palu dapat bersama-sama menjadikan sinergitas membuat pembangunan perumahan itu semakin cepat.

Sementara, untuk kuota pembangunan hunian tersebut, Hafiz menyebutkan dalam MoU itu, dirinya berharap agar Gubernur Sulteng beserta pihak BTN dapat memberikan kuota 1.200 unit hunian rumah pada tahap pembangunan pertama. “Kita sudah menyediakan lahan, saat ini yang tersedia lebih kurang 7,9, sebagai pengembang kita ada batasan yaitu maksimun 5 hektar dulu, namun kita akan mengajukan ijin yang baru lagi dengan lahan baru di sekitar Tondo,” jelas Hafiz.

Baca Juga :   DORONG CAPAIAN HERD COMMUNITY, PTM. Alitopan Club-TNI Angkatan Laut Vaksin Masyarakat

Sedangkan untuk anggaran atau harga jual beli rumah perunitnya kata Hafiz, seharga Rp156,5 juta perunit itu adalah batas harga rumah yang mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah. “Untuk mekanisme bagaimana subsidinya, pembayarannya dan sebagainya yang berhak menjawab itu tentunya pihak BTN,” ujarnya.

“Sebagai unsur masyarakat, badan usaha kami bertekad dan berkomitmen untuk betul-betul bisa bahu membahu membantu pemerintah, baik di pemerintahan Sulawesi Tengah maupun pemerintahan walikota agar hunian ini dapat segera terealisasi dalam waktu yang secepat cepatnya demi mendukung program-program pembangunan strategis bagi Gubernur dan Walikota di tengah masyarakat agar fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat, dan Insha Allah untuk fasilitas-fasilitas pendidikan dan keagamaan juga akan menjadi kosentrasi kami kedepan, karena ini merupakan program Gubernur yang diharapkan kedepan dalam tempo lima tahun,” tambah Hafiz. YAT

Komentar

News Feed