oleh

PKS Bantah Tuduhan Hak Angket Libatkan Politikus Nasional

-Kab. Donggala-dibaca 245 kali

SULTENG RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Donggala, Abd Rasyid membantah tuduhan adanya keterlibatan politikus nasional dalam penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Donggala.

“Jika ada tuduhan yang mengatakan bahwa penggunaan Hak DPRD karena ada keterlibatan politikus nasional itu salah besar. Justru baru kali ini sejarah di Kabupaten Donggala bahwa proses yang terjadi di DPRD murni dari kompaknya seluruh fraksi dan mendapat dukungan ril dari masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut kata dia, penggunaan Hak DPRD sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang untuk menegakkan fungsi pengawasan DPRD, sehingga tidak serta merta atau tidak seenaknya saja DPRD dapat menggunakannya, karena prosesnya cukup panjang dan terbuka.

“Justru dengan penggunaan Hak DPRD ini lebih menjamin terang benderangnya persoalan, sehingga konflik kepentingan bisa terhindari karena tidak ada dil di belakang meja, dan juga semua persoalan dan polemik yang terjadi di Donggala bisa diselesaikan di forum-forum resmi seperti rapat, bukannya baku bantah di media atau di warung kopi,” ucap Rasyid.  

Menurutnya, penggunaan Hak DPRD justru merupakan cara tepat untuk mengakhiri polemik atau permasalahan di Kabupaten Donggala. “Toh finalisasi hasilnya bukan di DPRD tapi di lembaga yang berwenang yaitu MA, sehingga apapun hasilnya tugas DPRD telah selesai dilaksanakan,” terangnya.

Untuk itu kata dia,  kepada pihak yang menuduh bahwa DPRD Donggala ditunggangi oleh politikus nasional, sebaiknya turun langsung melihat jalannya roda pemerintahan di Donggala. Meskipun DPRD telah menggunakan Haknya namun proses pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak ada yang terhambat, baik pembahasan Perda maupun APBD. “Dan Insya Allah DPRD tidak akan mencampuradukkan urusan di darat dan di laut,” tegasnya. ADK

Komentar

News Feed