oleh

Yayasan Cappa Keadilan Ekologi Lakukan Pendampingan Tujuh Desa di Parmout

SULTENG RAYA Yayasan Cappa Keadilan Ekologi yang berpusat di Kota Jambi melakukan pendampingan di tujuh desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dalam program perhutanan sosial dengan skema hutan desa.

Terkait hal itu, rombongan dari yayasan tersebut melakukan audensi bersama Bupati Parmout Samsurizal Tombolotutu bertempat di kediaman pribadinya Lolaro Resort Tinombo, Rabu (22/9/2021).

Koordinator yayasan Cappa Keadilan Ekologi, Onna Samada dalam pemaparannya mengatakan, peran dan akses masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu hal yang pokok untuk dilakukan, karena masyarakat masih menghadapi kendala untuk memperoleh keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Kata Onna Samada, masyarakat sering kali dipinggirkan dari hak-hak yang seharusnya mereka terima serta keterbatasan dalam mengakses keadilan sehingga dapat menjerumuskan masyarakat kedalam kemiskinan.

Lanjut Onna, ketimpangan dan persaingan dalam penguasaan lahan dan sumber penghidupan, ditambah klaim hutan negara terhadap wilayah kelola rakyat telah melahirkan dan memicu konflik tenurial khususnya yang berkenaan dengan kawasan hutan.

Baca Juga :   Kadin Sulteng Akan Bantu Pembiayaan Budidaya Kelor di Lobu Mandiri

“Kondisi objektif inilah yang kemudian mendorong Yayasan Cappa Keadilan EKologi untuk mendampingi tujuhdesa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dalam program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Desa. Selama pendampingan ada beberapa capaian yang telah didapat yaitu lima desa telah mendapatkan SK HPHD dan duadesa dalam proses pengusulan,”ujar Ona.

Ona menambahkan,  tujuan kegiatan itu adalah untuk memberikan informasi terkait pendampingan yang dilakukan. Menjelaskan kerja-kerja yang sudah dilaksanakan oleh desa dalam hal perhutanan sosial,merumuskan agenda bersama hasil yang ingin dicapai, adanya kerja sama yang terbangun antara Yayasan Cappa Keadilan Ekologi bersama Pemda Parmout dalam meningkatkan perkonomian masyarakat sekitar kawasan hutan melalui program perhutanan sosial, serta pendekatan resolusi konflik menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian.

Baca Juga :   PPTR Desak Percepatan DOB Tomini Raya, Syarif A. Harun: Semua Pihak Bangun Sinergitas Percepatan Pemekaran

Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu saat menerima rombongan dari yayasan tersebut mengatakan, organisasi atau lembaga apapun yang masuk ke Parmout semuanya diterima, dengan ketentuan harus melapor atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parmout dengan tujuan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

“Organisasi apa saja masuk ke Parigi Moutong kami terima, dengan ketentuan harus melapor atau terdaftar di Kesbangpol Parigi Moutong. Karena saat ini  banyak organisasi atau lembaga yang tidak mempunyai badan hukum sehingga ketika melakukan suatu kegiatan awalnya berjalan baik tetapi pada akhirnya hanya merugikan masyarakat kita atau masyarakat desa itu sendiri,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parmout,  Ir Irfan Maraila, MSi menyambut baik kehadiran Yayasan Cappa Keadilan Ekologi di Parmout. Menurutnya yayasan tersebut merupakan lembaga yang bergerak membantu masyarakat desa dalam hal pengelolaan kawasan hutan bahkan pertambangan.

Baca Juga :   Kadin Sulteng Akan Bantu Pembiayaan Budidaya Kelor di Lobu Mandiri

“Kami sambut baik atas hadirnya Cappa, tetapi tolong tetap melapor ke Kesbangpol. Perlu juga saya imbau kepada para kades untuk tidak membuka akses pertambagan emas dengan menggunakan alat berat. Yang disebut pertambangan rakyat yaitu mendulang bukan menggunakan alat berat karena itu dapat merugikan masyarakat,”tandasnya.

Ikut dalam audiensi tersebut Pemerintah Kecamatan Sidoan dan Pemerintah Kecamatan Tinombo. Pemerintah Desa, dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Dari unsur pemerintah desa yang hadir dalam pertemuan itu Kepala Desa Sipayo, Bondoyong, Sidoan, Sidoan Selatan, Sidoan Barat, Baina’a Barat, Dongkas dan Kepala Desa Ogoalas. */AJI

Komentar

News Feed