oleh

Anggota DPRD Parmout Soroti KUA dan PPAS APBD Perubahan 2021

SULTENG RAYA – Anggota Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong (Parmout), Mohamad Fadli, SPd menyoroti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2021. Pasalnya kata Fadli, antara KUA dan PPAS dinilai tidak sinkron. KUA yang sudah dirumuskan oleh Pemda Parmout dalam dokumen APBD Perubahan 2021 difokuskan pada kegiatan penanganan pencegahan Covid-19 dan penanganan masalah yang terdampak akibat Covid-19. Namun katanya dalam PPAS kegiatan-kegiatan yang mendapat tambahan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru jauh dari kegiatan yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Salah satu kegiatan yang mendapat sorotan tajam dari politisi PKS tersebut adalah alokasi anggaran pembangunan sarana olahraga melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) sebesar Rp4,3 miliar lebih. Padahal sebelumnya pada APBD murni 2021, OPD tersebut sudah mendapatkan anggaran pembangunan sarana olahraga sebesar Rp3,4 miliar lebih, sehingga jika tambahan anggaran pada APBD Perubahan tersebut disetujui maka Disporapar akan mendapatkan total anggaran pembangunan sarana olahraga sebesar Rp7,8 miliar. Menurut Fadli, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana olahraga tidak ada relevansinya dengan penanganan Covid-19.

Baca Juga :   P2TPA Parmout Siapkan Rumah Aman Bagi Korban Asusila

 “Antara KUA dan PPAS ini tidak sinkron. Terlihat kegiatan-kegiatan yang mendapat tambahan anggaran itu jauh dari kegiatan yang terkait dengan penanganan Covid-19. Contohya ada pembangunan saranaolah raga melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dan pembuatan pavin melalui Dinas PUPRP,”ujar Fadli pada rapat pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2021 di gedung DPRD Parmout, Selasa sore (14/9/2021).

Bukan itu saja, Fadli juga mengungkapkan ada anggaran lain yang tidak sinkron dengan KUA yakni kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa pelatihan kepada sejumlah organisasi kepemudaan di Parmout dengan anggaran Rp631 juta. Selain itu, ungkap Fadli masih ada lagi kegiatan yang dinilainya tidak sinkron di KUA yakni, pelatihan bagi para kepala desa yang melekat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan anggaran Rp1,3 miliar. Menurutnya di masa pandemi saat ini, dua kegiatan pelatihan tersebut belum mendesak untuk dilaksanakan dan masih bisa ditunda tahun depan. Padahal katanya jika membahas masalah pembangunan infrastruktur, ada pembangunan yang sifatnya sangat mendesak yakni rehab/pembangunan ruang kelas SD di Desa Ulatan yang sudah tiga kali penamatan tidak ada ruang kelas baru. Para murid sekolah tersebut katanya hanya belajar di halaman sekolah.

Baca Juga :   Anggota DPRD Parmout Minta Dana Rapid Antigen Berbayar Dikembalikan

“Jadi saya kira anggaran yang tidak sinkron dengan KUA ini harus kita ubah. Kalau kita mau sama-sama jujur hal seperti ini tidak layak kita anggarkan dan masih bisa kita tunda. Saya setuju arah kebijakannya tapi saya tidak setuju implementasi kegiatannya pada PPAS,”jelas Fadli.

Sementara itu, Ketua TPAD Pemda yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Parmout, Zulfinasran, SSTP, MAP mengatakan, alokasi anggaran pada PPAS masih bersifat sementara. Menurutnya jika alokasi anggaran tersebut dinilai tidak memenuhi syarat, maka akan ditarik dan akan didistribusikan pada kegiatan yang lebih produktif.

“Kalau kita mau konsisten dengan penanganan Covid, ayo kita konsisten. Pembahasan Perda apakah konsisten dengan penanganan Covid? Tidak, kita hilangkan. Apakah reses sesuai dengan penanganan Covid? Tidak, kita hilangkan. Perjalanan dinas apakah sesuai dengan penanganan Covid? Tidak, kita hilangkan. Jadi tolong kita untuk membahas ini bukan bersifat parsial, karena teman-teman juga sekarang lebih hati-hati dalam pengalokasian anggaran yang ada. Karena tidak mungkin teman-teman juga mau mencelakakan diri sendiri,”tegasnya.

Baca Juga :   DIREKTUR PSD KEMENDIKBUD RISTEK, Apresiasi Rembuk Pendidikan di Parmout

Namun demikian pada rapat paripurna yang digelar, Rabu (15/9/2021) kemarin, seluruh fraksi telah menyetujui KUA dan PPAS APBD Perubahan 2021 untuk dibahas melalui Banggar bersama TAPD Pemda Parmout. AJI 

Komentar

News Feed