oleh

Kejari Palu Bantu BPJamsostek Menangani Masalah Hukum Perdata-TUN

-Kota Palu-dibaca 55 kali

SULTENG RAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) alias BPJamsostek Kantor Cabang Palu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu kembali melaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) alias nota kesepakatan tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di salah satu restoran di Kota Palu, Selasa (14/9/2021).

Penandatanganan kesepatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara tersebut merupakan bentuk kerja sama antara BPJamsostek dengan Kejari Palu dalam menyelesaikan persoalan hukum dihadapi BPJamsostek.

Kajari Palu, Hartawi, mengatakan, dalam perjanjian tersebut, Kajari Palu berperan memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum dan bentuk tindakan hukum lainnya dianggap perlu dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi BPJamsostek Palu, termasik pemulihan keuangan negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palu.

Baca Juga :   Ketua TP-PKK Sulteng Salurkan Bantuan di TPA Kawatuna

“Kerja sama ini sudah sejak 2019 lalu. Sesuai dengan perjanjian dengan BPJamsostek, kita membantu untuk melakukan penagihan piutang BPJamsostek terhadap pihak ketiga (perusahaan, red), termasuk tunggakan iuran di perusahaan. Dengan perjanjian ini, BPJamsostek memberikan SKK kepada kita, kita selaku Jaksa Pengacara Negara melakukan penagihan,” kata Kajari Hartati kepada wartawan.

Tidak main-main, jika dalam upaya non litigasi alias mediasi di luar proses peradilan, pihak perusahaan tetap bandel tidak membayar tunggakan iuran, pihaknya siap membantu BPJamsostek untuk melayangkan gugatan perdata.

“Khusus MoU kita ini, masalah keperdataan dan TUN. Kita melakukan upaya non litigasi. Kalau pun non litigasi tidak berhasil, kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan membantu BPJamsostek. Kalau ditemukan terdapat unsur pidananya kita serahkan kembali ke BPJamsostek, apakah akan dilaporkan, menjadi keputusan BPJamsostek,” jelasnya.

Baca Juga :   Semangati Peserta, Wali Kota Pantau Pelaksanaan SKD CP3K

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Palu, Raden Harry Agung Cahya, mengatakan, MoU yang telah dilaksanakan sejak 2019 dengan Kejari Palu, sangat membantu BPJamsostek Palu dalam melakukan penagihan iuran tunggakan di perusahaan.

“Kita sangat terbantu dengan adanya kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Palu, khususnya penagihan tunggakan iuran belum terbayarkan. Kita jug aberharap, MoU ini dapat mendorong kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Kakacab Raden Harry.

Menurutnya, sejak MoU dengan Kejari Palu sejak 2019 hingga Agustus 2021, total 62 surat kuas khusus (SKK) yang dikeluarkan BPJamsostek Palu. Hasilnya, kata dia, sebanyak Rp1,1 miliar berhasil tertagih dari perusahaan.

“SKK yang kita keluarkan sepanjang 2019 hingga 2020 sebanyak 41 SKK dengan total realisasi penyelesaian Rp1.199.380.690. Sedangkan selama Januari 2021 hingga saat ini, sebanyak 21 SKK telah dikeluarkan. Total realisasi sebanyak Rp94.138.335,” jelasnya.

Baca Juga :   PKM STIKES WN Palu Latih Pembuatan Ecochair kepada Warga Tondo

Menurutnya, MoU kali ini sekaligus sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek.

Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan sejumlah menteri hingga gubernur maupun bupati dan wali kota, termasuk Jaksa Agung untuk mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program jamsostek.

“Khusus untuk Jaksa Agung, untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap BUMN, BUMD dan Pemda dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan program jamsostek. Semoga MoU ini dapat meningkatkan kepesertaan BPJamsostek dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” katanya. HGA

Komentar

News Feed