oleh

Semester I 2021, 13.144 Pekerja Klaim JHT di BPJamsostek Palu

-Kota Palu-dibaca 71 kali

SULTENG RAYA – Berdasarkan catatan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau kini dipanggil BPJamsostek Kantor Cabang Palu, selama semeter I 2021, total klaim telah dibayarkan kepada peserta BPJamsostek di Sulteng sebesar Rp168,41 miliar.

Klaim itu terdiri dari klaim Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), dengan total peserta atau pekerja yang mengklaim sebanyak 13.873 orang.

“Klaim terbanyak dari peserta program JHT sejumlah 13.144 peserta, dengan total klaim sebesar Rp153,56 miliar. Kemudian, 362 peserta  JKK dengan total klaim sebesar Rp4,47 miliar, 212 peserta JKm sebesar Rp9,32 miliar serta 155 peserta JP sebesar Rp1,05 miliar,” kata Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Palu, Raden Harry Agung Cahya, Jumat (10/9/2021).

Menurutnya, tingginya jumlah klaim JHT tersebut akibat banyaknya peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diduga sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Selain mengindikasikan kuat mengalami PHK, peserta yang mengajukan pembayaran klaim JHT dan telah diberikan oleh BPJamsostek tersbut, terindikasi sebagai calon pengangguran dan yang tidak memiliki pekerjaan, serta keluarga yang tidak memiliki penghasilan kembali,” katanya.

“Oleh sebab itu, keluarga dari 13.144 peserta ini yang harus kita lindungi. Jangan sampai keluarganya mengalami kemiskinan berlanjut. Maka dari itu, penting keluarga dari peserta ini terlindungi dari risiko sosial dari permasalahan kerja,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, nilai klaim pada semester I 2021, hampir setara jumlah klaim yang dibayarkan BPJamsostek sepanjang 2020, yakni Rp176,55 miliar, dibayarkan kepada 19.069 peserta.

Baca Juga :   Pemkot Siap Dukung Metode Demplot

MENGENAL LIMA MANFAAT PROGRAM BPJAMSOSTEK

Sebelumnya diberitakan, meski BPJamsostek telah resmi beroperasi sejak 1 Juli 2015 lalu atau hampir enam tahun beroperasi, namun masih banyak yang belum mengetahui secara utuh program dan manfaatnya.

Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Palu, Raden Harry Agung Cahya, menjelaskan, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2021 tetang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja, BPJamsostek menyelenggarakan empat prorgam perlindungan jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Namun dengan terbitnya PP Nomor 37 Tahun 2021, maka kini BPJamsostek menyelenggarakan lima program setelah ada tambahan JKP,” jelas Kakacab Raden Harry kepada Sulteng Raya, Jumat (18/6/2021).

MANFAAT PROGRAM

Kakacab Raden Harry menjelaskan, JKK dan JKm merupakan program dasar yang wajib diikuti setiap peserta.

Program JKK memiliki manfaat, yakni biaya rumah sakit tanpa batas bagi peserta mengalami kecelakaan kerja, dirawat di fasilitas rumah sakit pemerintah kelas I.

Apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, ahli waris peserta akan mendapat santunan kematian akibat JKK sebesar Rp148 juta lebih. Jika peserta cacat total tetap akibat JKK, maka akan mendapat santunan Rp159 juta lebih. Selanjutnya, akan mendapatkan beasiswa bagi dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta.

Baca Juga :   Antusias Ikuti Vaksinasi, Percepat Wujudkan Herd Immunity

“Jika pekerja yang kecelakaan kerja cacat dimungkinkan bisa bekerja kembali, maka akan didampingi hingga bekerja kembali. Seluruh biaya perawatan ditanggung BPJamsostek serta mendapatkan santunan upah 100 persen selama 12 bulan pertama dan 50 persen upah bulan selanjutnya. Program ini namanya RTW atau return to work,” jelas Kakcab Harry.

Kemudian, program JKm memilik manfaat berupa pemberian santunan kematian kepada ahli waris pekerja meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja sebesar Rp42 juta.

JKm sebesar Rp42 juta merupakan manfaat pasti didapatkan setiap peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Menurutnya, nominal Rp42 juta merupakan perhitungan klaim dengan rincian santunan kematian sebesar Rp20 juta, biaya pemakaman sebesar Rp10 juta dan santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Manfaat santunan tersebut tidak melihat berapa lama seseorang menjadi peserta. Melainkan, setiap peserta yang masih aktif meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja alias meninggal biasa.

Bahkan, tidak jarang peserta yang baru terdaftar dan telah membayar iuran pertamanya meninggal dunia, akan mendapatkan hak manfaat yang sama, yakni Rp42 juta.

Sementara itu, bagi peserta yang meninggal dunia sudah terdaftar aktid selama minimal tiga tahun, juga mendapatkan hak beasiswa maksimal dua anak anak dengan total beasiswa Rp174 juta.

Baca Juga :   SKD CPNS Pemkot Palu 2021 Tetapkan Prokes Ketat

Selanjutnya, manfaat program JHT yakni, berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap.

“Yang dimaksud usia pensiun dalam manfaat JHT, termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya,” terangnya.

Kamudian, manfaat JP yakni, berupa uang tunai bulanan diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 tahun setara dengan 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

Sedangkan JKP, yakni program perlindungan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Nah, tunggu apalagi, bagi anda pekerja yang belum didaftarkan perusahaan segera desak perusahaan atau melapork ke BPJamsostek agar risiko kerja dapat diminimalisasi.

Bukan hanya pekerja penerima upah (PU) atau pekerja formal di perusahaan loh yang bisa ikut program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal alias pekerja mandiri seperti tukang kayu, tukang batu, buruh kasar, nelayan hingga petani juga bisa terdaftar di BPJamsostek.

Selain itu, pekerja di proyek jasa konstruksi juga diwajibkan ikut. Semua itu untuk mengurangi risiko kerja saat bekerja. HGA

Komentar

News Feed