oleh

Pekerja Terlindungi BPJamsostek di Sulteng Baru 16 Persen

-Kota Palu-dibaca 78 kali

SULTENG RAYA – Jumlah pekerja aktif di Sulawesi Tengah yang terdaftar dalam program perlindungan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau kini dipanggil BPJamsostek masih sangat rendah dari angkatan kerja yang bekerja di daerah itu.

Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Palu, Raden Harry Agung Cahya, mengatakan, hingga Juni 2021, pekerja yang ter-cover BPJamsostek di Sulteng sebanyak 252.021 orang pekerja atau baru sekitar 16,6 persen dari total angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.516.347 orang.

“Berdasarkan data yang kami terima, total angkatan kerja di Sulteng sebanyak 1.575.728 orang. Angkatan yang bekerja sebanyak 1.516.347 orang. Dari total angkatan kerja yang telah bekerja tersebut, baru 252.021 pekerja yang terlindungi dalam kepesertaan BPJamsostek. Sisanya sebanyak 1.264.326 orang pekerja belum terdaftar,” kata Kakacab Raden Harry, Kamis (9/9/2021).

Ia menerangkan, 252.021 pekerja yang terdaftar tersebut dibagi dalam tiga kategori, yakni sebanyak 174.487 pekerja Penerima Upah (PU), 15.514 pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan 62.020 orang pekerja pada sektor Jasa Konstruksi (Jakon).

Baca Juga :   Central Yamaha Palu Edukasi Sepeda Motor Guru SMK se-Sulteng

Menurutnya, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kepesertaan perlindungan bagi tenaga kerja di daerah itu. Salah satunya, intensif koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng maupuan pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu, agar dapat meningkatkan jumlah pekerja di daerahnya terlindungi dalam kepesertaan BPJamsostek.

“Selain itu, kami juga selalu berkoordinasi dengan Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) Sulteng menggenjot seluruh perusahaan, pelaku usaha dan pemberi kerja lainnya di seluruh daerah di Sulteng agar melindungi semua pekerjanya dalam kepesertaan BPJamsostek,” katanya.

Ia berharap, dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terbit sejak 25 Maret 2021, dapat meningkatkan jumlah kepesertaan BPJamsostek di Sulteng.

Sebagai informasi tambahan, Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memuat perintah kepada 19 menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa agung, Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota di seluruh Indonesia.

Baca Juga :   Warga Valangguni Aksi Bersih Tiap Pekan

Dalam Inpres itu, memuat intruksi agar pihak-pihak yang disebut di dalamnya mengambil langkah diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk mendukung optimalisasi program Jamsostek, seperti membentuk regulasi, termasuk mengalokasikan anggaran bersumber dari APBN maupun APBD serta mendorong semua pekerja ikut dalam program jamsostek.

Khusus untuk Gubernur, diminta untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jamsostek.

Kemudian, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara (Non ASN) dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsostek.

Selanjutnya, meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program Jamsostek.

Lalu, mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsostek.

Baca Juga :   Pemkot Apresiasi Kajian kebencanaan Nasana Community

Terakhir, melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mensyaratkan kepseretaan aktif program Jamsostek sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Instruksi bupati dan wali kota tidak jauh berbeda dengan instruksi kepadagubernur, diantaranya ​​​​​​​ menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jamsostek.

Kemudian, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara (Non ASN) dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jamsostek.

Selanjutnya, mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsostek.

Terakhir, melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mensyaratkan kepseretaan aktif program Jamsostek sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin. HGA

Komentar

News Feed