oleh

Pelaku Usaha Diminta Perketat Prokes

-Kota Palu-dibaca 63 kali

SULTENG RAYA –  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu, Trisno Yuninato mengimbau para pelaku usaha untuk lebih memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat usahanya.

Apalagi, kata dia, berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di luar Jawa diperpanjang. Kota Palu masuk dalam daftar daerah di luar Jawa perpanjangan PPKM Level 4.

“Kami harap para pelaku usaha bisa menerapkan Prokes di tempat usahanya dan juga bisa menaati jam operasional yang berlaku yaitu sampai jam 21.00 wita,” kata Trisno Yunianto, Selasa (7/9/2021).

Ia mengatakan, selama PPKM diterapkan hingga sekarang, sebanyak 85 tempat usaha atau cafe telah dikunjungi dalam operasi yustisi Covid-19. Tiga diantaranya mendapatkan sanksi tegas berupa pencabutan sementara izin operasional usaha.

“Bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan Prokes tentunya akan diberi sanksi, bahkan kemarin ada tiga tempat hiburan malam atau tempat usaha karoeke yang kami berikan sanksi penghentian sementara operasional usaha atau disegel sementara waktu, karena kedapatan masih melakukan giat kurang lebih jam 1 sampai jam 2 malam (dini hari), padahal jam operasional hanya sampai 21.00 wita dan semuanya close,” ucapnya.

Baca Juga :   Wiwik: Direksi dan Komisaris Perusda Diharapkan Kerja Maksimal

Sanksi penghentian sementara operasional usaha tersebut, kata dia, berlaku selama sepekan. Setelah sepekan, kata dia, ketiga tempat usaha tersebut dapat menjalankan usahanya kembali dengan syarat mematuhi serta menerapkan Prokes.

Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dalam Perwali tersebut, diatur sejumlah sanksi administrasi, baik bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, denda adminstratif memberikan kebutuhan sembako kepada warga melaksanakan isolasi mandiri, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.

Baca Juga :   Pemerintah Anggap Kenaikan Harga Pakan Ternak Masih Wajar

Sebagai informasi tambahan, selama PPKM Level 4 sebanyak 793  orang telah diberikan sanksi sosial dalam pelaksanaan operasi yustisi.

“Operasi yustisi terus dilakukan, kami melakukan penertiban atau razia masker pada waktu pagi-siang dan saat malam kami melakukan penertiban kepada para pelaku usaha atau di cafe-cafe,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga THM di Kota Palu diberi sanksi tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dengan mencabut sementara izin operasi usaha.

Sanksi tegas itu ditempuh lantaran tiga THM tersebut masih nekad membuka usahanya melewati batas waktu ditentukan, yakni hanya sampai 21.00 Wita selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di daerah itu.

Kepala Bidang (Kabid) Binmas Satpol PP Kota Palu, Max Hertog Duyoh, menyebutkan, sanksi tegas itu merupakan langkah terakhir. Sebelumnya, kata dia, pengelola usaha tempat hiburan tersebut telah diberikan sanksi sosial hingga KTP di tahan sementara, namun tetap saja membuka usahanya melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan hanya sampai pukul 21.00 wita.

Baca Juga :   Pedagang Pasar Bulili Rugi Akibat Jalan Berlumpur

“Pelanggaran pengelola hiburan tersebut sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, yakni hanya sampai pukul 21.00 Wita. Sebelumnya, kita sudah beberapa kali memberi teguran untuk mematuhi ketentuan Pemerintah,” kata Kabid Max Hertog Duyoh saat melaksanakan giat bersama Tim Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Covid-19 Kota Palu, Ahad (5/9/2021) dini hari.

Ia menerangkan, tiga THM yang diberi sanksi tegas tersebut, yakni tempat karaoke di Jalan Sisingamanggaraja, tempat karaoke di Jalan Moh Thamrin dan tempat karaoke di Jalan Veteran.

“Pelanggarannya sudah beberapa kali dan didapatkan membuka kegiatan usahanya sampai dini hari. Maka sesuai aturan maka surat izin usahanya dicabut sementara waktu. Ini juga berlaku kepada pelaku usaha lainnya yang sudah beberapa kali diperingatkan dan telah mendapat sanksi sosial, namun tetap saja melakukan pelanggaran,” tegasnya.ULU/HGA

Komentar

News Feed