oleh

DPRD Donggala Periksa Perangkat Desa Marana

-Kab. Donggala-dibaca 1.606 kali

SULTENG RAYA – Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Panitia Angket DPRD Donggala memeriksa sejumlah perangkat Desa Marana, Senin (6/9/2021).

Pada kesempatan itu, salah seorang panitia angket menanyakan tanggapan mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa Marana kepada operator Desa Marana.

Operator Siskudes Desa Marana, Yusri mengaku, pemberhentian sementara terhadap Kades Marana dinilai menyalahi prosedur. Karena tanpa didahului Surat Peringatan (SP).

“Awal Agustus 2020, sekitar satu minggu setelah Kades Lutfin dilantik, kami melakukan penelusuran Dana Desa, ternyata tanggal 10-11 Agustus 2020 Dana Desa teraebut sudah ditarik oleh oknum pegawai camat mantan Pj Kades Marana, Serlin. Hal itu kami ketahui setelah saya bersama Bendahara Desa pergi ke Bank untuk minta print rekening koran, ternyata uang Desa sudah turun dan ditarik,” ucapnya.

Baca Juga :   Rusunawa Donggala Belum Diserahkan ke Pemda

Lebih lanjut kata dia, penarikan uang tersebut sama sekali tidak dilaporkan kepada Kades Marana, Lutfin, begitupun penggunaanya tidak dilaporkan kepada pemerintah desa.

“Jadi wajar Kades Lutfin tidak mau tanda tangan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, karena bukan dia yang cairkan dan kelola keuangan tersebut,” tegasnya.

Selain itu kata dia, 20 hari setelah Kades Lutfin dilantik ia diperiksa oleh Inspektorat mengenai pengelolaan keuangan tahun 2013-2019 saat periode pertama menjabat sebagai Kades Marana.

“Hal ini sangat lucu, padahal mulai tahun 2013-2019 pada saat pemeriksaan regular oleh Inspektorat dan BPKP Desa Marana dinyatakan nihil temuan. Terus kenapa Riksus yang dilakukan tahun 2021 terhadap penggunaan anggaran 2013-2019 malah ada temuan,” jelasnya.

Baca Juga :   Perkintam Donggala Genjot Pembangunan Huntap

Tidak hanya itu lanjutnya, laporan keberatan masyarakat terhadap Kades Lutfin tanggal 5 Maret 2020, sementara Kades Lutfin dilantik pada tanggal 29 Juli 2020. Jadi sudah sangat jelas, bahwa ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan Kades.

“Kan sangat lucu itu, masa dia dilaporkan pada saat belum menjabat sebagai Kades. Baru banyak sekali isu titipan, contohnya Kades dibilang tidak pernah apel di kantor camat, jelas tidak apel karena belum dilantik pada saat dilaporkan,” ucapnya sambil tertawa. ADK

Komentar

News Feed