oleh

Pengacara Sebut Tidak Ada Kerugian Negara Soal Dana CSR Bank Sulteng

-Kota Palu-dibaca 1.326 kali

SULTENG RAYA – Pengacara Purnawadi Otoluwa, S.H.,CLA menyebutkan, tidak ada kerugian Negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulteng Cabang Tolitoli senilai Rp1 miliar lebih.

Diketahui, dana CSR yang rutin setiap tahun dialokasikan Bank Sulteng Cabang Tolitoli untuk tahun 2020 diperuntukkan khusus bagi penanganan COVID-19. Dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Sosial (Dinsos) Tolitoli, dan kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menanggapi hal itu, Purnawadi Otoluwa yang juga Lawyer Coorporate dari beberapa perusahaan menegaskan, kalau kasus tersebut masih merupakan dugaan semata, sehingga belum dapat dikatakan bahwa mereka yang dimaksud terlibat dalam kasus itu sudah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

“Namanya juga dugaan. Memang sih judul beritanya agak nyentrik ya “dana CSR Rp1 Miliar dinikmati berjamaah”. Namun, masih dapat dipahami yah namanya juga pemberitaan. Cuman perlu tegas bahwa di mata hukum kita wajib menjunjung tinggi Asas hukum yaitu Asas Praduga Tak Bersalah “presumption of innocence ” Tidak dapat dikatakan bersalah seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang sifatnya final atau inkrachth van gewisjde, itu yang pertama perlu untuk diluruskan, sebab mengkhawatirkan bila orang-orang atas hal itu sudah langsung menjudge dan berdampak sanksi sosial bagi mereka yang diduga,” jelas Purnawadi yang juga sebagai Auditor Hukum dan Advokat/Pengacara di Sulteng, Kamis (2/9/2021) malam.

Kemudian lanjut Purna sapaan akrabnya, perihal CSR dan temuan BPK. Sepanjang pengetahuan informasi akurat yang dia dapatkan, memang benar BPK telah memeriksa permasalahan tersebut, namun hasil temuannya tersebut tidak menyatakan bahwa ada kerugian Negara, melainkan hanya ada kelalaian dalam administrasi.

Baca Juga :   Ketua TP-PKK Diah Apresiasi Pokja I Konsisten Pengajian Setiap Bulan

“Perhatikan ya, lalai administrasi tapi tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jadi sepanjang BPK dalam LHP-nya nyatakan tidak ada kerugian keuangan negara berdasarkan fakta, sepanjang itupula tidak dapat lahir suatu tindak pidana korupsi, karena Tipikor filosofinya adalah perbuatan yang nyata secara fakta merugikan keuangan negara. Pihak-pihak lain tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyatakan dan membuat buat opini bahkan pemeriksaan lanjutan ketika BPK sudah tegas dalam LHP-nya nyatakan tidak ada kerugian negara. Peraturan perundang-undangan dan hukumnya sudah atur demikian, jadi semua pihak wajib taat,” jelasnya.

Kemudian kata Purnawadi, perihal dengan Dana CSR (Coorporate Social Responsibility) dalam pengelolaannya memang lazimnya dimana-mana akan membingungkan dan tidak berkepastian bagaimana pengelolaan dan laporan pertanggungjawabannya bila disalurkan melalui pemda, sebab dana CSR itu selain merupakan dana khusus non-APBD yang tidak boleh bercampur dengan dana APBD, juga murni merupakan dana perseroan non-dana Negara, sehingga bagi perseroan yang menitipkan dana CSR melalui Pemda untuk disalurkan, Pemda mau bertanggung jawab terhadap siapa atas dana tersebut.

“Kepada perseroan sebagai pemilik dana atau kepada Negara? tentu harus kepada pemilik dana dan bukan kepada Negara. Juga perlu diketahui bahwa dana CSR itu tidak tepat bila dikatakan dana yang dihibahkan, karena hibah itu sukarela bukan kewajiban, sementara dana CSR itu sifatnya wajib oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya sebagaimana undang-undang mengatur itu. Olehnya, memang lebih baik dana CSR itu oleh perseroan langsung menyerahkan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mengelolahnya,” lanjutnya.

Baca Juga :   Raden Harry: Persiapankan Masa Depanmu dengan BPJamsostek

“Sebab dana itu sasarannya adalah bersentuhan langsung untuk program peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, bagi masyarakat yang terdampak langsung kegiatan perseroan, sehingga dibolehkan organisasi masyarakat maupun perseorangan mengajukan diri sebagai pihak ketiga dalam mengelolah program-program tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui, Pemkab Tolitoli menerima Bantuan CSR dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli pada tahap pertama senilai Rp 532.632.497. Jika dirincikan, bantuan tersebut diterma berupa paket sembako yang terdiri dari beras sebanyak 10 kg, Gula Pasir 2 kg, minyak goreng sebanyak 2 liter dan 2 kaleng susu.

Bantuan CSR tersebut diserahkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Sulteng Tolitoli Sultan, SE kepada Bupati Tolitoli yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Muh. Nur Munawar didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli yang saat itu masih dijabat oleh Drs. Hi. Indar Dg. Silasa, serta disaksikan pula Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Ka Lak BPBD) Nur Alam.

Sebelumnya, kasus dugaan penyalahgunaan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulteng Cabang Tolitoli senilai Rp1 miliar lebih, diduga dilakukan secara “berjamaah”.

Selain Sultan selaku Kepala Bank Sulteng Cabang Tolitoli yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini, nama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tolitoli, Asrul Bantilan pun juga ikut disebut-sebut dalam kasus itu.

Sekkab bahkan telah diperiksa Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan selanjutnya ada nama Roedolf selaku Kepala Dinas Sosial Tolitoli yang kabarnya juga akan segera diperiksa.

Baca Juga :   Pemkot Palu Akan Launching Survey Tematik Indeks Aktualisasi Pancasila

Diketahui, dana CSR yang rutin setiap tahun dialokasikan Bank Sulteng Cabang Tolitoli untuk tahun 2020 diperuntukkan khusus bagi penanganan COVID-19. Dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Sosial (Dinsos) Tolitoli, dan kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dikutip dari salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sulteng tahun 2020, disebutkan bahwa dana CSR senilai Rp1.017.400.456 yang dialihkan menjadi bantuan sembako kepada masyarakat miskin di masa pandemi COVID-19 tidak disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Terhadap dana yang disalurkan melalui rekening bendahara Dinas Sosial Tolitoli itu, BPK RI melakukan pengujian terkait pengelolaannya. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat ketidaksesuaian prosedur terhadap pengadministrasian sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Tolitoli. Selain itu, Bupati Tolitoli juga belum menetapkan bendahara dan rekening sumbangan COVID-19.

Kemudian, pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja tidak dilakukan oleh OPD yang telah merealisasikan sumbangan pihak ketiga, proses pengadaan sembako dari sumbangan CSR itu juga tidak sesuai ketentuan. Sehingga, permasalahan tersebut mengakibatkan sumbangan dana CSR berupa uang berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan, pendapatan dan beban hibah atas sumbangan CSR tidak tercermin dalam laporan keuangan Pemkab Tolitoli tahun 2020.

Kepala Dinas Sosial Tolitoli, Roedolf juga tidak melaporkan realisasi pendapatan dan belanja atas sumbangan dari pihak ketiga kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). */YAT

Komentar

News Feed