oleh

Pemda-Kejari Banggai Teken MoU Penanganan Hukum

-Kab. Banggai-dibaca 135 kali

SULTENG RAYA – Bupati Banggai, Amirudin bersama Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin M, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Masnur, melakukan pendatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Kejaksaan Negeri Banggai tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat umum Setda Banggai, Selasa (31/8/2021).

Kerja sama itu tidak saja dinilai penting sebagai sarana menjaga hubungan kedua lembaga. Namun, bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kejaksaan Negeri banggai selalu mengendepankan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan pada semua bidang di Kabupaten Banggai.

Baca Juga :   Polisi Imbau Pemilik Bengkel Tak Layani Pemasangan Knalpot Bogar

Bupati Banggai, Amirudin, dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

“Ini adalah dalam rangka menghadapi permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama ini, diharapkan penyelesaian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara akan lebih cepat dan tepat sasaran. Saya berharap penandatanganan ini adalah proses awal kepemimpinan saya untuk memberikan jaminan hukum lebih baik kedepan dan untuk mempererat tali silaturahmi diantara kita, dan pada giliranya akan menjadi sinergitas demi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai,” katanya.

“Agar tidak salah paham dalam pandangan dan penilaian masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya suara miring. Perlu ditegaskan bahwa MoU ini hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Jangan ada pesan yang mentafsirkan di tengah masyarakat bawah Dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini Pemerintah Kabupaten Banggai berusaha membatasi wewenang kejaksaan untuk memeriksa aparat Pemkab dalam bidang pidana dan pidana khusus ini,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga :   Polisi Kawal Pembelajaran Tatap Muka di Batui

Tentunya. lanjut Bupati, secara manusiawi, Pemda nantinya tidak menampik akan punya persoalan yang mungkin akan kita selesaikan bersama. Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan bersama itu, akan tercipta aparat pemerintahan yang jujur, lurus dan bebas korupsi.

“Harapan seperti ini akan terwujud jika aparat pemerintah berjiwa profesional, jujur, dan berkualitas yang dijaga dan dikawal oleh aparat lain,” kata Bupati.*/REY

Komentar

News Feed